Pemprov Lampung Anggap Veteran Kaum Dhuafa

Minggu, 05 Juni 2016
Acara bakti sosial Veteran dan Kaum Dhuafa 26 November 2014 lalu. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesi (LVRI) Provinsi Lampung Letnan Kolonel, HM., Joesoef., S meminta Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta jajaran pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membaca dan memahami Undang-undang No 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.

Joesoef mengatakan, hal tersebut dilakukan agar Pemprov Lampung tidak lagi menganggap para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam organisasi Veteran sebagai kaum dhuafa.  Joesoef mengakui jika Gubernur Lampung Ridho Ficardo memiliki kepribadian yang baik serta sangat menghargai jasa-jasa para pejuang khususnya yang ada di provinsi ini.

Akan tetapi, beberapa pejabat seperti di Dinas Sosial Provinsi dan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung perlakuannya sangat tidak pantas terhadap para Veteran. Lelaki tua itu bercerita, tahun lalu LVRI Provinsi Lampung pernah mengajukan bantuan ke Provinsi Lampung. Rencananya dana tersebut akan dipergunakan pada 10 Agustus 2015 dalam rangka memperingati hari Veteran Nasional.

“Proposal kami kirimkan ke Sespri Pak Gubernur. Kami diarahkan ke Dinas Sosial kemudian dilempar lagi ke Kesbangpol. Kesbangpol membuat nota dinas dan kami diarahkan ke Biro Keuangan. Setelah ditanyakan ke Biro Keuangan, kami dilempar lagi ke Dinas Sosial. Kata Dinas Sosial mereka belum rapat soal itu. Setelah dilempar sana-sini akhirnya sampai tutup tahun 2015 bantuan kami tidak ada jawaban,” jelas Joesoef, Rabu kemarin.

Untuk itu, kata Joesoef, pentingnya jajaran Pemprov Lampung memahami UU tentang Veteran RI  agar mengetahui jika pemerintah wajib membantu kegiatan Veteran. Pasal 19 UU tersebut menyatakan, pemerintah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya.

“Jadi memberikan bantuan ke Veteran itu ada dasar hukumnya. Para pejabat itu tidak membaca dan memahami undang-undang, jadi tidak peduli. Mereka taunya Veteran itu orang dhuafa, kalau ada belas kasian mereka kasih, kalau tidak ada belas kasian ya tidak kasih,” ujarnya.

Joesoef juga meminta Pemprov Lampung segera melunasi hutang hibah sebesar Rp 100 juta. Dalam Surat Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 900/02/10/2016 tentang Belanja Hibah Dalam Rangka Operasional Kegiatan Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani Gubernur Lampung M.,Ridho Ficardo,  Pemprov memberikan bantuan hibah ke LVRI Lampung sebesar Rp 200 juta.

Akan tetapi Pemprov baru mencairkan bantuan tersebut separuhnya saja. “Veteran sangat butuh dana tersebut untuk melunasi tunggakan rekening listrik ke PLN selama 15 bulan sebesar Rp 31,956,548. Kami sudah dilaporkan oleh PLN ke kejaksaan karena tunggakan itu,” kata dia.

Kepala Biro Humas Pemprov Lampung Heriyansyah mengatakan, Pemprov Lampung tidak bermaksud merendahkan LVRI Lampung. Menurut Heri, Pemprov sangat menghargai jasa-jasa para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. Hal yang dialami Veteran Lampung, Heri meyakini ada kesalahan dalam hal komunikasi semata. Heriyansyah menyatakan, akan mempelajari soal hutang hibah tersebut bersama Biro Hukum dan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung. “Kita pelajari dulu, dan secepatnya akan kita selesaikan persoalan ini,” kata Heriyansyah.

Diketahui, Provinsi Lampung juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam pasal 9 ayat dua (2) poin b menyatakan, menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (Iwan Kodrat)

 

 

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar