Pemprov Lampung Belum Sosialisasikan Pembebasan Lahan Jalan Tol

Senin, 23 Februari 2015
ilustrasi jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar (sumber kavlingvatar.blogspot.com

Lampung Centre – Tim dari Kementerian PU dan Pemprov Lampung belum juga melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan jalan Tol Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar seluas 2671 hektare kepada pemilik lahan dan masyarakat luas.

Padahal pemerintah pusat memberi batas waktu Juni 2015 pembebasan lahan tersebut harus selesai.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang juga merangkap ketua tim pembebasan lahan, Adeham mengatakan, pemerintah daerah tetap optimis pembebasan lahan akan terealisasi sesuai waktu yang ditentukan. “Paling tidak waktu empat bulan itu pas, kalau bisa kita perkecil waktunya. Jadi hari ini kita tentukan kebersamaan kita untuk ke lapangan itu kapan, besok atau lusa? Yang jelas secepatnya,” kata Adeham di ruang rapat Pusiban Pemprov Lampung, Senin (23/2/2015).
Menurut Adeham, selesai atau tidaknya pembebasan lahan tersebut tergantung dukungan seluruh elemen masyarakat. “Saya tergantung dengan kita semua, termasuk media masa dan panitia tolong bantu. Saya tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Baik tim I maupun tim II. Kalau bisa ya seminimal mungkinlah waktunya, kalau empat bulan bisa dua bulan, ya kenapa tidak,” tambahnya.
Adeham juga mengatakan jika dalam waktu yang tersisa empat bulan lagi pembebasan lahan tersebut tidak selesai akan dievaluasi dan dicari titik permasalahannya. “Ya, nanti akan kita bicarakan lagi bagaimana hasilnya, dimana permasalahannya nanti akan kita evaluasi. Kalau kita bertanya bagaimana kalau empat bulan tidak selesai, berarti kita opimis tidak selesai. Kita sekarang ini optimisnya selesai saja dulu,” ujar Adeham.
Adeham juga belum berani menjelaskan perkembangan lebih lanjut pembangunan jalan tol tersebut dikarenakan sampai saat ini belum melakukan sosialisasi. “Ya belum lah, sosialisasi saja belum,” imbuhnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tim Pembebasan Lahan Tol Sumatra Bakauheni-Terbanggi Besar dari Kementerian PU, Edyson mengatakan, untuk ganti rugi pembebasan lahan akan disesuaikan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Yang jelas ada tim tersendiri yang melakukan penilaian.Ganti rugi bukan kita yang menilai, nanti ada namanya tim apresial yang menilai. Tim apresial adalah tim independen yang mendapatkan lisensi dari BPN. Di Indonesia hanya ada 13. Pengadaannya Kementrian PU, tapi tim yang menilai ada tim independen tersendiri,” kata dia. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar