Pemprov Lampung Kembali Raih WTP dari BPK

Kamis, 09 Juni 2016
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima LHP BPK dari anggota BPK Pusat Moermahadi Soerja Djanegara. Foto: Humas Pemprov Lampung

Lampung Centre – Pemerintah Provinsi Lampung untuk kedua kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 dari BPK RI perwakilan Lampung

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri mengatakan, opini WTP yang berikan oleh BPK hakekatnya merupakan suatu pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Lampung yang selama ini. Opini tersebut bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras jajaran  SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD sebagai pihak legislatif.

Wakil Gubernur menyambut  baik pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI. Hal ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya di bidang keuangan.

“Audit laporan keuangan oleh BPK merupakan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya sesuai rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2015 di gedung DPRD Lampung, Kamis (9/6).

Sementara itu, anggota V BPK RI,  Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya penyajian pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, dan transparan.

LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diserahkan kepada DPRD Lampung selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Opini yang diberikan oleh BPK RI, adalah OPINI profesional dari Tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keungan Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK mengapresiasi atas predikat WTP yang kedua kalinya di periode Pemerintahan M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri,” kata Moermahadi.

LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diserahkan kepada DPRD Lampung selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.  (Rls/red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar