Pemprov Prioritaskan Reformasi Birokrasi

Rabu, 20 April 2016
Reformasi Birokrasi. Foto:Ist

Lampung Centre – Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas progam pembangunan bidang sumber daya manusia (SDM).

Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung, Rifki Wirawan mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, pemprov terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Menurutnya, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menyambut baik rakor dengan Kemenpolhukam sebagai upaya terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang baik menuju Lampung Maju dan Sejahtera. “Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan yang terbaik untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,” ujar Rifki saat rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kemenko Polhukam dan Fokorpimda Provinsi Lampung di ruang rapat Asisten Bidang Pemerintahan, Rabu (20/4).

Pemprov, terus Rifki, juga berkomitmen meningkatkan kinerja seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, untuk memberikan pengabdian yang terbaik, bekerja secara cepat, bersih, jujur, adil dan transparan.

Sementara itu,  Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Kemenko Polhukam,  Agung Pratistho menjelaskan, kunjungannya ke Provinsi Lampung dalam rangka memantau, invetarisasi data serta mendengarkan secara langsung permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun rincian yang menjadi pantauan Tim Kemenko Polhukam diantaranya terkait Pelaksanaaan Pengawasan Pemerintah di Provinsi Lampung, Penataan SDM pada Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan UU No.5/2015 tentang ASN, Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Akuntabilitas Publik dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung “Sehingga kami dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di lapangan guna ditindaklanjuti ditingkat Kementerian untuk mendapatkan hasil yang terbaik mengenai Reformasi Birokrasi tentang kebijaksanaaan dan pelaksanaan Pemerintahan yang ada di daerah”, ujarnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh Inspektur Sudarno Eddi, Kepala BKD Zaini Nurman, Kepala Biro Organisasi Aris Fadila, Perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Kodim 0410/KBL, Polresta Bandar Lampung serta SKPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar