Pengadaan Di Lampung Rawan Korupsi, KPK Dalami LPSE, UKPBJ, Pokja dan PPK

Selasa, 02 Juli 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Budaya setoran atau fee proyek di Provinsi Lampung yang kemudian berlanjut pada pengkondisian tender, sampai hari ini masih menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga Anti Rasuah saat ini tengah fokus mendalami sistem dan teknis pengadaan barang dan jasa guna meminimalisir praktik korupsi pada sektor tersebut. Bahkan bukan hanya sistem Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), KPK juga melakukan pemantauan pada seluruh stakeholder pengadaan barang dan jasa mulai dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa, hingga Penjabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah III Dian Patria menjelaskan, menurut pantauan KPK sejauh ini sistem keamanan LPSE baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi di Lampung masih belum sesuai standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Badang/Jasa Pemerintah LKPP.

Dian Patria menerangkan untuk masalah ini, KPK telah berkoordinasi dengan LKPP untuk meningkatkan sistem LPSE di Lampung agar sesuai standar Service Level Agreement (SLA). “Jadi nanti ketika sistem keamanannya sudah ditingkatkan, akan ketahuan apakah LPSE itu diretes pihak eksternal, atau selama ini hanya pura-pura diretes padahal sebenarnya dikelola oleh internal yang memang memiliki user akun dan password LPSE,” jelas Dian Patria, Selasa (2/7).

Menurut perhatian KPK, potensi kecurangan serta modus dan prilaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sangat berkaitan dari hulu hingga ilir. Maka selain melakukan pencegahan pada sistem LPSE, KPK terus melakukan pembinaan terhadap stakeholder serta koordinasi dengen kepala daerah terkait masalah pengadaan barang dan jasa.

“Kami (KPK) meminta komitmen kepada pimpinan tertinggi, dalam hal ini kepala daerah. Kalau dia benar, harapannya akan mengingatkan ke bawah secara berjenjang. Itu cara kita untuk membaca situasi juga. Kalau masih terjadi, artinya kepala daerah tidak berkomitmen, atau mungkin bagian dari masalah,” ujar Dian Patria. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar