Pengadaan Sound Sistem Islamic Center Tubabar Jadi Sorotan

Minggu, 06 November 2016
Menteri Agama Lukman Hakim meresmikan Islamic Centre dan Gedung Sesat Agung Tubabar. Foto: Ist

Lampung Centre – Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk belanja Sound Sistem Islamic Centre dan Gedung Sesat Agung tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2,4 miliar jadi sorotan.

Koalisi Anak Rakyat (Koar) Lampung menyebut diduga telah terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara/daerah pada pengadaan Sound Sistem Islamic Centre dan Gedung Sesat Agung yang baru diresmikan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim pada 11 Oktober 2016 lalu.

Koordinator Koar Lampung, Darwis mengatakan, ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pejabat di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tulang Bawang pengelola kegiatan tersebut.

Berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) dalam dokumen pengadaan Nomor: 600/02/SBD/ULP/I.08/TUBABA/2016 Tanggal: 07 September 2016 untuk pekerjaan pengadaan Sound Sistem Islamic Centre dan Gedung Sesat Agung, Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan dana sebesar Rp 2, 4 miliar.

Akan tetapi, terus Darwis, berdasarkan RAB dan spesifikasi dalam dokumen tersebut, sejumlah barang yang dibeli dalam pengadaan sound sistem tersebut jauh lebih murah di pasaran. Harga tesebut setelah ditambah pajak dan keuntungan rekanan tidak mencapai miliaran rupiah.  “Kalau data kami salah, mana data mereka. Kita cek harga pasar sama-sama punya kami atau mereka yang benar,” tegas Darwis di sekretariatnya, Minggu (6/11) malam.

Darwis juga mengatakan penyimpangan pengadaan sound sistem tersebut terjadi sejak proses lelang. Diduga juga ada pengondisian dalam menunjuk CV BATARAKAFI sebagai pemenang tender. “Disinilah peran aparat penegak hukum untuk menindalanjuti temuan kami. Yang pasti ini akan kami laporkan ke aparat penegak hukum,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Apriansyah membantah apa yang ditudingkan Koar Lampung. Apriansyah mengatakan saat menentukan harga satuan pengadaan sound, pihaknya sudah melakukan survei harga pasar. Selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Apriansyah mengaku tidak berani melakukan penyimpangan wewenang jabatan apalagi sampai menyimpangkan anggaran. Terlebih, pengadaan barang dan jasa tersebut untuk digunakan keperluan masjid. “Ga lah, tidak mungkin bermain. Ini sensisitif, staf saya juga tidak mungkin. Apalagi Pak Bupati juga mengingatkan untuk bekerja sesuai aturan,” kata Apriansyah melalui sambungan teleponnya.

Apriansyah menyatakan siap untuk diperiksa dan diaudit penggunaan anggaran untuk Sound Sistem tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan ia juga siap diperiksa oleh aparat penegak hukum, jika nanti Koar Lampung mengadukan persoalan ini ke Kejati Lampung. “Kita siap diperiksa. Sekarang ini juga sedang diperiksa BPK,” katanya. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar