Keserakahan Proyek APBN Pasar Way Halim Berbuah Malapetaka

Rabu, 24 Januari 2018
Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Poltak Aritonang. (Foto: dok)

Lampung Centre – Teknis pengundian yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditengarai hanyalah modus yang dilakukan oknum pejabat dan petinggi pemerintah untuk mengelabui publik agar transaksi jual-beli serta pembagian jatah kios tidak terhendus dan seolah-olah mengedepankan azas keadilan.

Namun sayangnya, niat busuk tersebut berubah menjadi malapetaka lantaran para pedagang yang sudah berjualan selama belasan tahun teriak karena nama mereka tidak masuk dalam bagian penerima pengundian kios hasil gagasan pemerintah yang didalangi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Permainan licik bermodus pengundian yang didalangi oknum tidak bertanggung jawab tersebut semakin tampak, ketika para pedagang yang mendapatkan kios dari hasil pengundian ternyata banyak yang bukan merukapan para pedagang sebelum pasar perumnas Way Halim direnovasi dengan dana APBN 2017.

Akibat permainan licik yang didasari keserakahan oknum itu, pembangunan pasar perumnas Way Halim yang tadinya diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha serta mengangkat citra pemerintah, justru berbalik menjadi masalah dan kekecewaan pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung Poltak Aritonang menilai, mekanisme pengundian yang digagas pemerintah dinilai sebagai langkah yang sangat tepat untuk mencegah timbulnya masalah ketika pembagian kios. Mengingat, dalam dunia usaha terlebih pasar tradisional, titik lokasi dianggap sebagai salah satu penentu tingkat pendapatan usaha.

Namun, agar tidak menimbulkan masalah baru, semestinya pemerintah lebih bijak dalam melakukan teknis pengundian. Jangan sampai, masyarakat terutama para pedagang menganggap pengundian yang dilakukan pemerintah hanya sebuah akal-akalan yang syarat permainan karena banyak kejanggalan.

“Kalau teknis pengundiannya saya rasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah mengapa para pedagang lama banyak yang tidak mendapatkan kios, sentara dalam perencanaan awal pembangunan lebih banyak kios yang akan dibangun dari pada jumlah pedagang,” kata Poltak, Rabu (24/1).

Jika dihitung dari banyaknya pedagang dan hasil kios setelah dibangun dari guyuran dana pemerintah pusat itu, semestinya tidak akan ada pedagang yang tidak mendapatkan kios. Namun kenyataannya, dengan adanya pembangunan justru para pedagang terancam kehilangan tempat usaha.

Sehingga patut dicurigai, ada permainan yang dilakukan para petinggi pemerintah dalam penempatan para pedagang, dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan okum anggota DPRD Bandar Lampung yang santer disebut-sebut mendapatkan kios setelah proyek pasar dari APBN itu rampung.

Untuk itu, politisi Partai NasDem ini meminta agar pihak berwajib untuk menelusuri siapa saja oknum petinggi pemerintah dan lima anggota DPRD yang disebut-sebut menerima kios dan ikut bermain dalam penempatan para pedagang baru. Sebab, jika benar ada oknum yang bermain, artinya oknum tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kita sangat setuju aparat penegak hukum mau menyelidiki siapa-siapa saja yang bermain sehingga menimbulkan kericuhan pedagang. Jika benar ada yang bermain, itu jelas pelanggaran. Menginggat pasar itu dibangun menggunakan APBN 2017, jadi jika ada yang mendapatkan keuntungan dari proyek itu baik mendapatkan kios ataupun uang dari hasil jual-beli harus mempertanggungjawabkannya sesuai undang-undang yang berlaku,” tuntasnya.

Untuk diketahui, pada 2017 lalu pemerintah pusat mengguyur dana segar yang dialokasikan untuk pembangunan kontruksi fisik pasar perumnas Way Halim yang dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada dengan pagu Rp9.122.250.000 dengan tanggal kontrak 31 Agustus 2017 dan berakhir 28 Desember 2017. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar