Penyelenggara Didesak Diskualifikasi Arinal – Nunik

Rabu, 04 April 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Lembaga Advokasi Anak (LADA) Lampung mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Lampung segera mendiskualifikasi paslon  nomor urut 3 Arinal Djunaidi– Chusnunia Chalim (Nunik).

Desakan didasari adanya dugaan eksploitasi anak atau remaja berusia dibawah 17 pada kegiatan kampanye Arinal – Nunik di Lapangan Balai Desa Jatimulyo, Jatiagung, Lampung Selatan, Minggu (1/4) kemarin.

“Jadi ketika ada paslon yang terdiskualifikasi, maka bisa membuat efek jera para calon pemimpin di pilkada akan datang agar peristiwa kampanye dengan melibatkan anak-anak tidak terulang lagi,” kata Ketua LSM Lada Provinsi Lampung, Turaihan Aldi, Selasa (3/4).

Ia menilai, sampai hari ini sistim pengawasan Bawaslu Lampung sangat longgar dan lemah karena tidak pernah adanya sanksi dari setiap pelanggaran para paslon.

“Bawaslu semestinya memanggil panitia untuk dimintai keterangan. Ketika kajadian ini terus menerus, maka Bawaslu berhak mengeluarkan rekomendasi untuk mendisklualisifikasi paslon tersebut. Tetapi, hal ini tidak pernah ada sanksi yang terlihat, entah pelaporan atau temuan itu diproses atau tidak saya tidak mengerti. Kalau diproses seperti apa, sehingga pelanggaran ini tidak terus terjadi di setiap momen pilkada,”ungkapnya.

Apabila permasalahan ini tidak memiliki sanksi tegas, maka dampak negatifnya bisa mempengaruhi moral perkembangan anak-anak dan dikhawatirkan tertanam permusuhan dalam memorinya yang bisa berlangsung hingga jangka panjang.

“Sengaja atau tidak ikut menikmati tontonan itu kemudian ada teriakan yang dilontarkan saat kampanye mendukung salah satu calon. Ketika dicerna anak-anak yang belum mampu secara psikis menyerap pesan kampanye diluar kemampuannya, akhirnya yang ditangkap ketika ada perbedaan seperti dianggap bahwa itu bentuk permusuhan,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, perkembangan moral anak melihat politik adalah suatu hal jahat. Karena pernah dapat pengalaman politik adalah permusuhan, perlawanan ada lawan.

Anak–anak yang berumur dibawah 18 tahun masih dalam kondisi labil dan sedang memasuki tahap pencarian jati diri. Kemudian, akan menjadi berbahaya ketika anak tersebut secara berlebihan ingin diakui saat memberi dukungan ke salah satu calon tanpa memikirkan akibatnya, maka kedepan dikhawatirkan bisa bersentuhan dengan hukum.

“Misalnya saja, dalam satu acara mereka berkumpul dan ada penonton lain yang sengaja melemparkan botol, maka mereka bisa berantem. Kemudian, diproses secara hukum,”ujarnya.

Oleh karena itu, sudah semestinya Bawaslu Lampung mengambil sikap mengantisiapsi kesiapan panitia kampanye agar tidak terlibat jauh dalam politik praktis. Karena, selain adanya sanksi tegas berupa teguran, pemanggilan hingga diskualifikasi, berdasarkan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan pasal 76 H yang menyebutkan, Perlindungan Anak secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik, Paslon dan panitia peyenggara dapat dikenakan sanksi tindak pidana penjara.

“Sanksi dalam UU itu jelas paslon bisa dipenjara dengan ancaman tiga hingga empat tahun penjara,”pungkasnya. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar