Pergub Tonase Segera Diberlakukan

Sabtu, 28 Februari 2015
Ilustrasi Kendaraan Dengan Muatan Berlebih. Sumber: Wikipedia.org

Lampung Centre – Pemerintah Provinsi Lampung tidak lama lagi akan menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengawasan muatan berlebih atau tonase untuk Jalan Provinsi dan Kabupaten/kota. Pergub tersebut dikonsep pemprov untuk meminimalisir terjadinya kerusakan jalan akbibat dilintasi kendaraan melebihi tonase.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Pemprov Lampung, Adeham mengatakan, Pergub itu telah dibahas dan disempurnakan dengan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Bina Marga, Korem, Polda, Kejati dan Pengadilan.

“Pergub Tonase sudah disempurnakan, sekarang sedang kita konsep rancangannya,” kata Adeham di dampingi Sekretaris Dishub Lampung Minto Rahardjo, di lingkup Pemprov Lampung, kemarin.

Jika konsep itu telah selesai, lanjut Adeham, maka diparaf oleh Kepala Dishub, Dinas Bina Marga, Korem, Polda, Kejati dan Pengadilan. “Kemudian Pergub itu ditanda tangani Gubernur,” tambahnya.

Menurut dia, penerapan aturan ini juga akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui operasi rutin. Nantinya, sebelum menggelar operasi terlebih dahulu tim menyepakati menindak tegas bagi yang melanggar.

“Semuanya harus sepakat dan menyatukan suara terlebih dahulu sebelum melaksanakan Pergub ini. Pemeriksaan kendaraan melalui timbangan statis maupun portable. Jika ada yang melebihi kapasitas kekuatan jalan (melebihi tonase), muatan harus dibongkar,” jelasnya.

Kendati demikian, jelas Adeham, kendala yang ada saat ini timbangan statis yang ada di Lampung belum memiliki Gudang Resi (penyimpanan sementara) untuk menampung bongkar muat barang. “Salah satu jalan mengatasi itu, kita akan menunda pemberangkatan kendaraan selama 2-3 hari,” kata dia.

Demi menegakan Pergub Tonase ini, Pemprov Lampung dan Dishub akan memasang rambu lalu lintas batas jumlah muatan. “Rambu ini pemasangannya diutamakan di jembatan yang tersebar di Lampung. Kan usianya (jembatan) berbeda-beda, jadi batasan muatan disesuaikan dengan kondisi jembatannya,” ujarnya.

Menyikapi Pergub ini, Sekretaris Dishub Lampung Minto Rahardjo menjelaskan, bahwa status Jalan Provinsi di Lampung sepanjang 1700 kilometer (km). Operasi aturan Pergub Tonase akan dilakukan dibebeberapa titik strategis. “Sementara ini kita fokus di delapan titik Jalan Provinsi terlebih dahulu. Karena saat ini sumberdaya manusia kita terbatas. Kedepannya kita akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” kata dia.

Dalam penerapan Pergub ini, Dishub Lamung akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, mengingat instansi ini yang lebih memahami ruas jalan mana saja yang layak untuk digelarnya operasi. “Kan tahun ini banyak ruas jalan yang akan dibangun. Jangan sampai nanti jalan yang baru dibangun cepat mengalami kerusakan,” kata dia.

Dirinya kembali mengingatkan, penerapan Pergub ini tidak hanya diberlakukan di Jalan Provinsi, melainkan jalan Kabupaten/kota juga. Bahkan sewaktu-waktu bisa juga diberlakukan untuk Jalan Nasional. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar