Pernyataan Kepala BPKAD Perkuat Pelanggaran Dana Hibah KPU

Senin, 27 Juni 2016
Walkota Bandarlampung Herman HN bersama ketua KPU Kota setempat Fauzi Heri saat penandatanganan NPHD 2015 lalu. Foto:Istimewa

Lampung Centre – Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, Trisno Andreas jika dana hibah untuk KPU kota hanya sebesar Rp 19.859.850.000 menguatkan temuan BPK adanya pelanggaran peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemkot Bandarlampung dengan KPU Kota Bandarlampung Nomor: 07/PK/HK/2015 dan Nomor: 076/KPU-Kota.008.435642/IV/2015 tentang Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, dana hibah tersebut sebesar Rp 20.859.850.000.

Pasal 2 ayat (1) NPHD menjelaskan pihak pertama (Pemkot Bandarlampung) memberikan belanja hibah pemilu kepada pihak kedua (KPU Kota Bandarlampung) untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Bandarlampung tahun 2015 sebesar Rp 15.000.000.000 bersumber dari APBD Bandarlampung 2015.

Kemudian pasal 4 ayat (1) menjelaskan kekurangan dana penyelenggaraan pemilu walikota dan wakil walikota Bandarlampug tahun 2015 sebesar Rp 5.260.000.000 akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Bandarlampung tahun 2015.

Ketua KPU Kota Bandarlampung Fauzi Heri menyatakan tidak tepat mengomentari hasil LHP BPK atas laporan keuangan Pemkot Bandarlampung 2015. Menurutnya, pemberitaan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan-undangan atas dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Bandarlampung 2015 berasal dari LHP BPK.

Berdasarkan mekanisme pemeriksaan penggunaan anggaran hibah KPU Bandar Lampung sesuau UU No. 1/2015 akan diperiksa oleh BPK dan LHP nya sendiri.“Kalau saya baca beritanya itu LHP Pemkot. Sampai saat ini penggunaan anggaran hibah Pilkada Bandar Lampung masih menunggu pemeriksaan oleh BPK. Saya ga pas mengomentarinya,” kata Fauzi Heri, Senin (27/6).

Sebelumnya diberitakan, dana hibah dari Pemerintah Kota Bandarlampung untuk KPU Kota setempat tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10.528.857.900 diduga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung  Nomor: 25/LHP/XVIII.BLP/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, hibah untuk KPU Kota Bandarlampung Rp 10.528.857.900 dan Panwas Kota Bandarlampung Rp 4.056.162.000 belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran SP2D serta dokumen pertanggungjawaban hibah, menunjukkan terdapat belanja hibah kepada instansi vertikal tersebut yang belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelas LHP BPK tersebut. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar