Pilgub Lampung 2018, P3I dan APR Buktikan Ucapanmu!

Senin, 26 Februari 2018

Bandar Lampung (Lampung Centre) – Element masyarakat mendesak kepada Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dan Asosiasi Pengusaha Reklame (APR) Lampung agar tidak memperkeruh tahapan pelaksanaan pilkada 2018 dengan gertak sambal melalui media masa.

“P3I dan APR jangan memperkeruh suasana pilkada dengan statemen di media masa hanya demi kepentingan pribadi. Jangan hari ini bicara begini besok berubah, dan menimbulkan kesan tidak baik,” kata Koordinator Koalisi Anak Rakyat (KAR), Iwan Marwata, (25/2).

Dirinya mengatakan, jika P3I dan APR tidak berkenan mendukung KPU dalam proses pelaksanaan alat peraga kampanye KPU Lampung hal tersebut merupakan hak pribadi organisasi. Namun, jangan sampai statemen yang dilontarkan melalui media masa dijadikan signal agar kedua organisasi itu masuk dalam lingkaran tahapan pilkada yang dilaksanakan KPU Lampung.

Diketahui sebelumnya, dua organisasi perusahaan periklanan P3I dan APR Lampung sepakat bakal tidak mendukung pemenang tender APK Pilgub Lampung 2018. Kedua organisasi periklanan ini merasa telah diabaikan KPU Lampung.

“Statemen yang sudah dilontarkan melalui media masa dan telah menjadi konsumsi publik, harus dapat dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.

“Jika lelang alat peraga kampanye (APK) sebelumnya telah ditentukan pemenangnya, kami persilahkan KPU Lampung mengatur sendiri baliho paslon,” ujar Fadliyansah Cholid.

Ketua P3I Lampung itu mengatakan Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) Lampung dan Asosiasi Pengusaha Reklame (APR) Lampung merasa diabaikan KPU Lampung.

Menurut Yeye sapaan akrabnya, sejak akhir 2017 sudah beberapa kali P3I Lampung dan APR Lampung berusaha koordinasi dengan KPU Lampung. Dia juga mengaku tak tahu proses lelang APK KPU Lampung.

“Kami ingin berkoordinasi tidak bermaksud mencampuri urusan KPU, tapi lebih kepada tanggungjawab organisasi yang membidangi kebutuhan pilkada agar sukses,” ujarnya.

Menurut Yeye, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono pernah memersilahkan P3I Lampung dan APR Lampung berkoordinasi dengan bagian yang menangani APK di KPU Lampung.

“Namun, bagian yang menanganinya malah tak ada di tempat saat itu. “Kantor kosong dan kepala bagiannya tidak mengangkat telepon dan merespon SMS dari kami,” ujar Yeye.

Seperti Pilgub Lampung 2015, KPUD berkoordinasi soal ketersediaan baleho dan perbandingan HPS dari item-item pekerjaan dengan asosiasi periklanan yang ada di Lampung. “Alhamdullilah pelaksanaan baik,” katanya.

Untuk APK Pilgub Lampung 2018, KPU Lampung seharusnya telah menjadwalkan pemasangan APK pada Februari 2018. Namun, target tersebut molor hingga Maret 2018.

“Kita masih terbentur dengan mekanisme pengadaan. KPU mesti mengikuti Perpres yang mengharuskan ada proses lelang. Sementara, lelang membutuhkan waktu dan menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat,” kata Solihin.

KPU Lampung hanya mengikuti ketentuan Perpres itu. KPU berjanji pada awal Maret sudah dilakukan pemasangan APK per pasangan calon (paslon), yaitu baliho sebanyak lima per kabupaten, umbul-umbul sebanyak 20 per kecamatan, dan spanduk sebanyak dua buah per desa. (Dbs/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar