Pimpinannya Terancam Pidana, Rakata Institute Berpotensi “Seumur Jagung”

Sabtu, 14 April 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) Rakata Institute yang diduga mengeluarkan rilis tendensius serta tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung sebagai lembaga survei terancam hanya seumur jagung.

Pasalnya, selain tingkat kepercayaan publik semakin menurun tajam, Direktur Rakata Institute, Eko Siswanto, berpotensi dipidana.

“KPU memiliki kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap lembaga survei yang tidak teregistrasi,” kata Akademisi Unila, Yusdianto, Sabtu (14/4).

Yusdianto menganggap persoalan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi KPU Lampung untuk mengambil tindakan hukum terhadap lembaga survei yang belum terdaftar.

“PKPU mengisyaratkan lembaga survei dalam melakukan survei sepanjang mengikuti Peraturan KPU dan teregistrasi di KPU tidak ada masalah. Jadi kita tidak menyoalkan isi survei, tetapi dengan adanya survei itu, berarti telah melanggar PKPU yang sudah dibuat oleh KPU,” pungkasnya.

Komisi Informasi Provinsi Lampung sebelumnya mendesak Rakata Institute untuk menjelaskan ke publik terkait pembatasan media untuk menghadiri penyampaian hasil survei calon kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 menyebutkan setiap orang berhak melihat, mengetahui, dan menyebarluaskan informasi publik serta menghadiri pertemuan publik tersebut.

Jika ada pembatasan undangan untuk kehadiran tujuh media saja, itu menjadi tidak relevan dan terkesan mendiskriminasikan Keterbukaan Informasi Publik.

“Artinya, akses publik baik perorangan maupun kelompok ataupun badan hukum termaksud pengguna informasi berhak mengakses atau berada di tempat itu. Ketika media sudah hadir di sana, dia (media, red) perlu mengetahui melalui penjelasan dari Rakata Institute dengan menjelaskan semua aktifitas yang sedang dipublikasikan termasuk sumber dananya sendiri,” kata KI Provinsi Lampung, Dery Hendryan, Sabtu (14/4).

Dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU, hal itu sudah diatur, setiap lembaga survei yang terdaftar dan terakreditasi dalam aktifitas kepemiluan oleh KPU pusat atau daerah dalam konteks pilkada, harus mematuhi UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sementara Koalisi Anak Rakyat melihat terungkapnya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Rakata Institute dan hasil rilis yang terkesan tendensius akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga survei.

“Lembaga survei yang lain harus belajar dari persoalan ini, jangan sampai yang begini terjadi lagi dikemudian hari. Sebab hal seperti ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga survei itu sendiri,” kata Koordinator Koalisi Anak Rakyat, Iwan.

Iwan mencontohkan, pada Pilgub 2014 lalu, ada salah satu lembaga survei yang pada saat itu punya kedekatan dengan salah calon. Dan hasil hitung cepat (Quick Count) pada saat itu lembaga tersebut memenangkan calon yang dekat memiliki kedekatan dengannya, sementara hasil lembaga lain mengunggulkan calon yang saat ini menjadi petahana.

“Kini lembaga itu tidak tahu lagi masih ada atau tidak. Itu karena publik tahu bahwa ada nuansa keberpihakan antara lembaga survei dengan calon tersebut. Kemungkinan hal serupa juga bakal terjadi dengan lembaga survei yang diduga bermasalah hari ini,” terangnya. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar