PLN Lampung Harus Banyak Berbenah

Rabu, 17 Februari 2016
Anggota DPRD Lampung, Watoni Nurdin

Bandarlampung, LC – Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Nurdin melihat ada hal menarik untuk dibahas bersama PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, terutama terkait keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi.

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekarang menjadi Perseroan Terbatas, menejeman PLN semestinya membaik bukan justru menurun. Apalagi jika bicara seputar kelitrikan. Sayangnya, politisi partai besutan Presiden RI ke-5 ini melihat kinerja PLN Lampung dalam mengatasi soal kelistrikan masih jauh panggang dari api. Padahal Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung energi nasional.

“Dengan status BUMN dan skarang Perseroan Terbatas, harusnya menejegennya bagus, namun skarang menurun. Kami berharap pengelolaan listrik harus lebih baik lagi,” kata Watoni, di ruang rapat utama DPRD Lampug, Selasa (16/2).

Lima tahun lalu masalah energi listrik yang mengakibatkan pemadaman bergilir juga pernah dibicarakan satu meja dengan PLN Lampung. Saat itu Watoni duduk di Komisi I dan jabatan General Manager PLN Lampung diduduki I Made Artha. “Dulu janji Pak Made 2014 clear, nyatanya sampai saat ini tidak,” terus Watoni.

Dia juga mengatakan dengan kondisi energi seperti saat ini sebenarnya PLN bisa tidak melakukan pemadaman bergilir. Contoh kongrintnya, ketika digelarnya ajang Piala Dunia 2014, Pada saat itu PLN mampu tidak melakukan pemadaman hingga satu bulan penuh. “Pertanyaanya apa yg pada saat itu dilakukan PLN?” tanya dia.

Dirinya meminta PLN melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan menurunnya tegangan listrik. Masalah air yang pasang surut akibat degradasi misalnya, PLN bisa bekerjasama dengan Dinas Pengairan serta Dinas Kehutanan untuk menggagas program melestrikan air, dan Dinas Pertambangan dan Energi agar memanfaatkan sumber energi baru mengingat saat ini banyak penemuan energi baru yang menggunakan tenaga angin, air laut serta panas bumi. “Selain itu PLN juga bisa menggunakan tenaga diesel, namun sayangnya itu tidak dilakukan,” imbuhnya.

Selain itu Wakil Ketua DPRD Lampung Patimura menjelaskan, PLN juga bisa melakukan koordinasi dengan perusahaan BUMN lain yang sama-sama bergerak dibidang energi seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Apalagi perusahaan tersebut memiliki energi yang tidak terpakai sekitar 50 sampai 60 persen. “Kenapa PLN dan PGN tidak duduk satu meja. Padahal kedua perusahaan energi ini merupakan perusahaan BUMN,” pungkas Patimura. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar