Plt Sekprov Hamartoni Ahadis Dorong Komitmen Pengembangan TIK dan SPBE di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumat, 11 Mei 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Selain dilatarbelakangi supervisi KPK, dalam pencegahan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Plt. Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis menjelaskan bahwa sudah menjadi keniscayaan dan kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“SPBE atau yang juga dikenal dengan e-government, mutlak harus dijalankan instansi pemerintah,” demikian dikatakan Plt. Sekprov Hamartoni Ahadis, dalam pertemuan dihadapan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Hotel dan Resto Bukit Randu Bandar Lampung, Jum’at (11/5).

Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Chrisna Putra menjelaskan, pertemuan Kadis Kominfotik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap dua bulan sebagai wadah berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab diskominfotik baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk meneguhkan komitmen dan mendorong setiap kabupaten/kota, juga provinsi untuk lebih fokus dan intensif dalam menyusun dan mengimplementasikan SPBE atau e-government,” terang Chrisna Putra.

Dalam pertemuan itu juga menginventarisir berbagai kendala dalam implementasi SPBE atau e-government di provinsi Lampung. Diantaranya, aspek kelembagaan, infrastruktur TIK, sumberdaya aparatur di bidang TIK, serta pembiayaan.

Chrisna Putra menambahkan, setidaknya forum ini merupakan wadah yang makin meneguhkan komitmen pemprov dan pemkab/pemkot di Provinsi Lampung dalam penerapan SPBE, yang akan didahului dengan assessment status pelaksanaan e-government dan mengkonsolidasikan dokumen perencanaan pengembangan TIK baik provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita secara bersama akan memberi bobot pada implementasi arsitektur pengembangan TIK dan blue print pengembangan tiap unit dari arsitektur pengembangan TIK tersebut,” pangkasnya. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar