PMPK Temukan Kejanggalan Proyek Bina Marga

Jumat, 27 Januari 2017
Terlihat Proses Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin - Sp. Teluk Kiluan. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Persatuan Masyarakat Pematau Kebijakan (PMPK) melihat telah terjadi kejanggalan pada pelaksanaan Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin – Sp. Teluk Kiluan I dan II yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan tahun anggaran 2016.

Berdasarkan surat yang diterima redaksi lampungcentre.com dari Persatuan Masyarakat Pematau Kebijakan nomor 098-INV/PMPK/I/2016 tertanggal 23 Januari 2017 disebutkan telah terjadi beberapa dugaan pelanggaran pada pelaksanan pembangunan jalan provinsi koridor 10, yakni Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin – Sp. Teluk Kiluan I dengan pagu Rp 4.500.000.000 yang dikerjakan PT. Karang Baru Pratama dan Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin – Sp. Teluk Kiluan II dengan pagu Rp 3.000.000.000 yang dikerjakan PT. Aya Pujian Pratama.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provisi Lampung, Budhi Darmawan, disebutkan pula berdasarkan data yang mereka himpun diduga telah terjadi persekongkolan niat jahat antara Dinas Bina Marga dengan Pokok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pengadaan Barang dan Jasa dengan dalam menetapkan pemenang lelang.

Bahkan disebutkan juga telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dengan merekayasa proses lelang.

“Pada proses tender kami menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh panitia atau pejabat pengadaan dan pejabat yang berwenang. Intinya sebelum memasuki proses pelaksanaan pekerjaan fisik kental sekali dengan unsur KKN,” kata Koordinator Persatuan Masyarakat Pematau Kebijakan, Ardiansyah, Jum’at (27/1).

Selain itu, pada proses pelaksanaan pekerjaan sampai saat ini kedua penyedia jasa baik dari PT. Karang Baru Pratama ataupun PT. Aya Pujian Pratama tampak masih melakukan pekerjaan meskipun waktu kontrak berakhir pada Desember 2016 lalu. Bahkan diduga terjadi penyimpangan pekerjaan dalam bentuk pengurangan kualitas pembangunan pada setiap item pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara. (red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar