Pokja ULP Dinas Pertanian Provinsi Lampung Disebut Bermain Praktik Monopoli

Senin, 26 September 2016
Gambar Ilustrasi

Lampung Centre – Koalisi Anak Rakyat (KAR) Lampung menyebut dugaan pelanggaran tidak hanya terjadi pada Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai Besar di Kabupaten Pesisir Barat senilai Rp 2.100.000.000,00 saja.

Koordinator KAR Lampung Darwis mengatakan, sebanyak enam kegiatan untuk bantuan petani cabai di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Utara dengan masing-masing nilai pagu Rp 2.100.000.000 di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung juga bermasalah.

Menurut Darwis, seluruh proses lelangnya diduga terjadi persekongolan yang mengarah pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat penyalahgunaan wewenang panitia lelang, jelas Darwis, terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

“Berdasarkan analisa dari dokumen lelang yang kami miliki, kuat dugaan praktik monopoli dan persekongkolan dalam tender tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan dokumen teknis, metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS. Serta adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ,” jelas Darwis melalui sambungan teleponnya, Senin (26/9).

Menurut Darwis, pihaknya akan melaporkan dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tersebut ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk ditindaklanjuti. “Sebagai masyarakat kami serahkan kepada yang berwenang untu mengusut indikasi penyimpangan prosedur, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kami harap dapat ditindak lanjuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Pokja ULP Dinas Pertanian Provinsi Lampung Andi Widjonarko membantah, jika ada persekongkolan saat menunjuk CV Agro Pangan Gemilang. Menurutnya, penetapan CV Agro Pangan Gemilang sebagai pemenang tender sudah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah. “Apalagi soal harga satuan itu bukan ranah saya. Yang menentukan orang dari Dinas Pertanian Pesisir Barat selaku  PPK-nya,” ujar Andi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Lana Rekhyanti dan Sekretaris, Jabuk belum bisa dimintai konfirmasinya terkait hal tersebut di atas. Nomor ponsel pribadi keduanya dalam keadaan tidak aktif. (Red)

slide1

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar