Program Desa Tertinggal di Lampung Bermasalah Lagi

Kamis, 28 April 2016
Gambar Ilustrasi. Sumber: Ist

Lampung Centre – Program pemerintah untuk membangun desa tertinggal khususnya di Lampung masih juah dari harapan. Sebab, selain banyaknya persoalan seputar rekrutmen pendamping dana desa (PDD), guyuran dana desa (DD) dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) saat ini terganjal masalah teknis administrasi.

Bahkan, berdasarkan informasi beredar luas dimasyarakat pencairan dana desa juga terkendala karena defisitnya neraca keuangan pemerintah. Hal tersebut dibenarkan juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, Yuda Setiawan saat ditemui awak media di the 7th hotel, Bandar Lampung Rabu (27/4).

“Ya ini belum ada informasi kapan diluncurkannya, karena itu amanah undang-undang harus tetap dicairkan meskipun anggaran kita sedang defisit. Biasanya kita diundang ke pusat, tapi pengalaman tahun kemarin keterlambatan ini menyangkut beberapa masalah teknis administrasi. Jadi kalau kesiapan dana pemerintah pusat sudah siap, yah tinggal berjalan,” kata Yuda.

Pihaknya belum mengetahui kapan pastinya pencairan dana desa tersebut padahal peraturan menteri (permen) keuangan, dan peraturan pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2015 (PP) yang mengatur pencairan DD tahun ini menjadi dua tahap yaitu 60 persen dan 40 persen.

“Seharusnya tahap pertama diluncurkan bulan Maret, sekarang sudah akhir bulan april. Sesuai informasi dari kabupaten belum ada tanda tanda pencairan. Kita berharap ini hanya faktor adiminstrasi saja, bukan hal yang lain, dan diharapkan bisa tepat waktu. Sehingga kabupaten dan desa bisa mengantisipasi pelaksanaan dana desa ini. Bisa lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin terlalu terburu-buru baru dicairkan pada bulan Juli. Sehingga mepet sekali berpacu dengan waktu. Makanya sekarang kita harapkan lebih optimal karena waktu lebih panjang,” imbuhnya.

Dirinya mengaku, sampai saat ini pihak BPMPD Lampung terus mendesak pemerintah pusat. Karena, jika dana itu tidak segera diluncurkan pemerintah, dikhawatirkan desa terlambat dalam melakukan pembangunan menggunakan dana desa.

“Kalau Regulasi di daerah sudah okey, daerah sudah ada protap dan perbup tentang tata pembagian dana desa. Sekarang dasar hukumnya sudah ada semua, jadi sekarang sudah clear. Tata cara pembagian tinggal menyesuaikan saja tahun kemarin tiga tahap, sekarang kan dua tahap,” tambahnya.

Tahun 2016 ini Kementerian (PDTT) menganggarkan DD tahun 2016 sebesar Rp1,536 triliun untuk Provinsi Lampung. Dana ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp684,727 miliar. Sementara mengenai isu adanya dana desa yang dicairkan dulu ke rekening Provinsi, pihak BPMPD membantahnya.

“Tidak mekanisme tidak seperti itu. Dari rekening kas umum Negara (RKUN ) masuk ke RKUD. Setelah itu dengan dasar perbup berdasarkan besarannya ditransfer ke rekening desa. Dan didesa pun harus ada APBDes, ini sekarang sudah ada serta rekening desanya juga,” tutup Yuda. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar