PT DCK Tantang Aparat Penegak Humum Periksa Flyover MBK

Rabu, 01 November 2017
Pengawas Kontruksi PT DCK Sutarno (kiri) bersama Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Heriyadi Fayakun (kanan) ketika diwawancarai awak media saat Komisi III melaukan sidak pembangunan megaproyek flyover Teuku Umar - Z.A.Pagar Alam, Rabu (1/11). (Foto: Lampung Centre)

Lampung Centre – PT Dewanto Cipta Karya (PT DCK) selaku rekanan flyover  Teuku Umar – Z.A. Pagar Alam senilai Rp49,8 miliar bersedia jika aparat penegak hukum baik pihak kejaksaan ataupun kepolisian memeriksa salah satu megaproyek pemerintah kota Bandar Lampung tersebut jika memang terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terlihatnya seperti retakan pada sisi bagian kanan pekerjaan tersebut.

Pengawas Kontruksi dari PT DCK, Sutarno, mengaku bersedia jika aparat penegak hukum memeriksa proyek yang diawasinya tersebut. “Ya tidak apa-apa Mas kalau aparat penegak hukum ingin turun langsung untuk memeriksa,” kata Sutarno, Rabu (1/11).

Terlihat seperti retakan pada badan flyover MBK sepanjang lima sampai sepuluh meter meski belum digunakan pengendara. (Foto: Lampung Centre)

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK.

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK.

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK

Sementara itu Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung  Heriyadi Fayakun juga mendukung penuh aparat penegak hukum turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengusut tuntas pembangunan flyover MBK. Apalagi, pihak perusahaan telah berani menjamin siap untuk diperiksa jika pada pekerjaan tersebut tidak terdapat penyimpangan baik dari sisi spesifikasi material maupun proses pengerjaannya.

“Jika kontraktor berani menjamin dia siap diperiksa kalau ada kelasahan, komisi III sangat mendukung. Karena memang pekerjaan itu harus sesuai dengan spesfikasi, apalagi kerjaan itu berbahaya  kalau dia ada kesalahan sedikit bisa memakan nyawa. Tapi kalau pekerjaan mereka bagus Komisi III sangat mendukung pembangunan di Bandar Lampung,” kata legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Jika nantinya aparat penegak hukum merespon sikap dari PT DCK, akan ada beberapa pihak yang harus dimintai keterangan terkait pembangunan flyover MBK, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung serta perusahaan yang menjadi konsultan perencanaan proyek tersebut.

“Terutama Dinas PU, baik PPK maupun PPTK, kemudian kontraktor selaku penanggung jawab mengerjakan proyek tersebut dan konsultan pengawas. Kalau perencanaan kemungkinan kecil. Dan kami Komisi III sebagai wakil rakyat juga bertanggung jawab dengan proyek itu,” tuntasnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar