Puluhan Miliar Anggaran Jaminan Kesehatan Pesawaran Dibuat “Bancakan”

Selasa, 14 Juni 2016
Gambar Ilustrasi

 Lampung Centre – Aparat penegak hukum baik Polda maupun Kejaksaan Tinggi Lampung harus proaktif menyelidiki penggunaan anggaran kegiatan swakelola di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran tahun 2015 sebesar Rp 24.710.721.000.

Pasalnya, ada dua anggaran swakelola (dikerjakan sendiri) di dinas tersebut untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dengan kode rekening 1.02.1.02.01.28.10 sebesar Rp 16.848.864.000 dan kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan kode rekening 1.02.1.02.0128.11 sebesar Rp 3.000.000.000 diduga bermasalah karena anggarannya banyak dibelanjakan tidak sesuai peruntukannya.

”Kami menilai belasan miliar anggaran swakelola untuk jaminan kesehatan tersebut menyimpang. Dana itu mereka buat bancakan untuk belanja barang dan perjalanan dinas,” ujar Ketua Umum LSM Hati Nusantara Tak Akan Mati (Hantam), Nasir kepada lampungcentre.com di Bandarlampung, Selasa (14/6).

Ia mengatakan, berdasarkan dokumen pengadaan barang dan jasa Diskes Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2015,  tertulis dua kegiatan swakelola, diantaranya untuk kegiatan Jamkesnas sebesar Rp 16.848.864.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, alat tulis kantor, alat suku cadang dan bahan bakar kendaraan. Dana tersebut juga untuk belanja komputer, alat laboratorium, alat kedokteran, listrik, surat kabar/majalah serta belanja jasa service dan lainnya.

Sementara dana Rp 3.000.000.000 yang tertulis untuk kegiatan Jamkesda digunakan untuk belanja honor tim/panitia, belanja alat tulis kantor, belanja bahan yang berkaitan dengan komputer, belanja premi asuransi kesehatan, fotocopy, penjilidan dan kliping, serta untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah.

”Bisa kita lihat, mana yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan rakyat. Ini main-mainan para pejabat diskes. Ada rumor juga soal ini yang berkembang memang sengaja disetting untuk mendukung salah satu calon di pilkada kamarin. Untuk itu penyidik Polda dan Kejati harus aktif, panggil dan periksa orang-orang yang bertanggungjawab atas kegiatan itu,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, M Nasir menyatakan belum mengetahui persaoalan ini.  Menurutnya, akan mempertanyakan pertangungjawaban anggaran tersebut pada saat rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKpj) Tahun Anggaran 2015. Politisi PDI-P itu sependapat dengan LSM Hantam agar aparat penegak hukum proaktif menyikapi temuan ini.  ”Pesawaran kan belum LKPj, nanti kita amati dan pertanyakan. Kalau memang ada indikasi penyimpangan anggaran seperti temuan kawan-kawan, ya aparat penegak hukum harus akftif selidiki itu,” tegas Nasir.

Belum ada tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran terkait hal ini. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Pesawaran Harun Tri Djoko belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Nomor handphone Harun sedang dalam keadaan tidak aktif.    (Iwan Kodrat)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar