Puluhan Ribu Warga Way Dadi Berencana Kembali Gelar Aksi

Sabtu, 26 November 2016
Tokoh masyarakat dan koordinator warga gelar rapat evaluasi aksi damai Way Dadi, Jum'at (25/11) malam. Foto: Septa Herian

 

Lampung Centre – Aksi damai ribuan warga Way Dadi tampaknya tidak dipedulikan Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan paska aksi damai yang digelar ribuan masa, Kamis (24/11), pemerintahan yang dipimpin M.Ridho Ficardo terkesan menantang dengan memberikan penjelasan di media masa bila pemprov akan tetap melelang lahan yang saat ini telah ditempati sekitar 25.000 jiwa tersebut.

Diberitakan beberapa media, Pemprov Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah tetap akan menyelesaikan sengketa lahan Way Dadi melelui mekanisme lelang. Mekanisme lelang merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yakni Surat Keputusan (SK) DPRD Nomor 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tertanggal 19 November 2015. SK itu berisi Persetujuan atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya.

Kemudian, SK Gubernur Lampung Nomor G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya. Serta Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 mengenai Izin Pengalihan HPL Pemprov Lampung. Lalu, SK Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 028/553/I.01/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penyampaian Data Inventarisasi lahan HPL Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Korpri Raya.

Sikap pemprov yang tetap akan melakukan lelang mendapat tanggapan dari Pokmas Way Dadi. Dalam rapat evaluasi aksi damai yang digelar para tokoh masyarakat Way Dadi serta koordinator, Jum’at (25/11) malam, warga sepakat tidak akan melepas lahan Way Dadi.

Masyarakat menilai, Pemprov Lampung tidak punya dasar untuk melakukan lelang lahan Way Dadi Sebab, ribuan warga menduduki lahan tersebut memiliki landasan yang lebih kuat dibanding Pemprov Lampung.

Wakil Ketua Pokmas Way Dadi Triono Ariffin mengatakan dalam waktu dekat ini masyarakat Way Dadi akan kembali menggelar aksi damai dengan jumlah masa lebih besar. Masa yang akan mengikuti aksi damai ke dua diperkirakan sebanyak 20.000 jiwa.

“Dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi lanjutan dengan masa yang jauh lebih banyak, diperkirakan sekitar 20.000 masa,” kata Triono, Jum’at (25/11) malam.

Dirinya menambahkan, selain menggelar aksi damai ke dua rencananya perwakilan warga akan mengirimkan langsung dokumen aksi damai pertama ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI beserta data pendukung lahan Way Dadi.

Dalam rapat tersebut disampaikan, warga juga mengatakan siap bertumpah darah dengan pihak manapun jika pemprov lampung tetap memaksakan kehendak. “Pada intinya ribuan masyarakat di tiga kelurahan yakni Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru dan Korpri Jaya yang menduduki lahan Way Dadi tidak akan diam. Jika pemprov memaksa untuk melelang, jangan salahkan warga lagi,” tegasnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar