Pungli Jembatan Timbang Dilaporkan Ombudsman Ke Kemenkopolhukam

Kamis, 21 April 2016
ilustrasi jembatan timbang

Lampung Centre – Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah mengadukan temuan pungutan liar (Pungli) serta legalitas pengelolaan jembatan timbang kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kamis (21/4).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Lampung, Ahmad Saleh David Faranto mengatakan, dilayangkannya surat pengaduan tersebut bertujuan agar temuan hasil investigasi diempat lokasi jembatan timbang mendapat tindakan tegas dari pemerintah pusat.

“Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Lampung, hari ini, telah dilaporkan kepada Kemenkopulhukam selaku lembaga yang memiliki supervisi agar temuan tersebut ditindaklanjuti,” kata David.

David mengaku, pihak Kemenkopulkam telah menerima laporan yang dilayangkan Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan tengah menindaklanjutinya.

“Kami mengapresiasi respon cepat tim dari Kemenkopukam menindaklanjuti temuan Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan melakukan supervisi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk masalah jembatan timbang,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Lampung menuding Dinas Perhubungan (Dishub) setempat melakukan pungutan liar (pungli) di sejumlah jembatan timbang.

Pungli itu dengan cara menerapkan sanksi denda atas pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang di ruas jalan nasional. Bahkan, uang yang terkumpul dari pungli lebih dari Rp5 miliar dalam setahun. “Selama tahun 2015, telah diperoleh sekitar Rp6,6 miliar dari sanksi denda tersebut,” kata David Faranto, saat konferensi pers di kantornya, kemarin.

Menurut David, pungutan yang dilakukan Dishub Lampung berlangsung di jembatan timbang Penengahan, Lampung Selatan; Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji; dan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan. “Hasil investigasi kami di lapangan, ditemukan calo atau perantara yang tidak dikenal dan dapat dengan bebas mengurus atau memungut denda,” ujarnya.

Selain pungli, Dishub Lampung juga tidak melaksanakan kewajiban menyediakan lahan atau gudang/fasilitas penyimpanan barang. Hal itu sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Temuan lainnya, kepala Dinas Perhubungan tidak mengindahkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.01/AJ.108/DRJD/2012. Surat tertanggal 12 Januari 2012 itu mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Tak hanya itu, kata David, kepala Dinas Perhubungan juga tidak menjalankan SE Menteri Perhubungan 3/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. “Aturan tersebut menyebutkan, penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan yang dilakukan pemerintah, atau oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu ombudsman juga mempertanyakan legalitas atau dasar pengoperasian jembatan timbang yang berada di empat lokasi yakni jembatan timbang di Way Urang Lampung Selatan, Simpang Pematang Mesuji, Blambangan Umpu Waykanan dan Penengahan Lampung Selatan.

Hasil investigasi, kata David, operasional jembatan timbang di Lampung tidak sesuai aturan. Salah satunya yakni penimbangan atau angkutan yang melintasi sarana tersebut hanya sebatas melintas tanpa adanya pemeriksaan.

“Kendaraan angkut, baik yang melebihi kapasitas ataupun tidak secara menyeluruh hanya melintas saja, kemudian melakukan pembayaran tidak kepada petugas melainkan kepada calo setelah melewati jembatan timbang tersebut. Kalau menimbang, seharusnya berhenti, ini kami temukan melintas dan tidak berhenti. Selain itu kami juga temukan calo yang memungut dan mengurus denda di tempat,” kata dia.

Selain itu, lanjut David, petugas operasional jembatan timbang secara langsung melakukan pungutan atas kendaraan yang melalui sarana tersebut. Yang seharusnya denda secara umum hanya diberlakukan melalui persidangan atau penilangan sehingga tidak dibenarkan adanya pungutan liar tersebut.

Berdasarkan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan dipertegas oleh aturan UU 23/2014 tentang Peraturan Daerah yang berisikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dilarang melakukan pengoperasian dan perawatan alat penimbang secara tetap di ruas jalan nasional sebelum mempunyai penetapan dari Menteri Perhubungan sesuai Pasal 67 ayat (1) Peratuan Pemerintah 74/2014 tentang angkutan jalan.

“Hasil investigasi kami, baik secara dokumentasi atau data-data penunjang operasional jembatan timbang tidak sesuai dengan aturan itu. Karena kami menemukan pengoperasian jembatan timbang di Lampung yang dilakukan di jalan nasional dioperasikan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Padahal aturan itu sudah jelas, sehingga ini menyalahi aturan,” kata dia.

David meminta kepada Pemprov untuk menghentikan pengoperasian dan pengawasan jembatan timbang yang selama ini dilakukan agar tidak meninbulkan kerugian bagi masyarkat. “Kami juga meminta, dalam hal ini BPK segera evaluasi dan supervise atas hal hal yang sudah kami publikasikan,” kata dia.

Asisten Ombudsman Lampung Dodik Hermanto, menambahkan, hasil investigasi dan pemeriksaan, jembatan timbang di Way Urang Lampung Selatan, Simpang Pematang Mesuji, dan Blambangan Umpu Waykanan serta Penengahan Lampung Selatan keseluruhan melakukan pelanggaran.

Sejauh ini lanjut Dodik, hasil pemeriksaan di UPPKB Penengahan di Kabupaten Lampung Selatan, UPPKB Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji, dan UPPKB Blambangan Umpu di Kabupaten Waykanan pada tahun 2015 diperoleh sekitar Rp6,6 miliar.

“Nah dari hasil pendapatan ini, menimbulkan pertanyaan apakah milik provinsi (PAD) atau milik negara karena beroperasi di jalan nasional. Untuk itu kami juga persilahkan semua pihak untuk mengakses informasi ke Ombudsman untuk menindaklanjutinya sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar,” kata dia. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar