Pungli Pasar Pasir Gintung,​ Kepala UPT Sebut Keterlibatan Oknum Marinir

Minggu, 21 Mei 2017
Kepala UPT Pasar Pasir Gintung Joni Heriansyah yang menyebutkan penarikan retribusi listrik dilakukan oknum Marinir. (Foto: Ijal Wartawan)

Lampung Centre –  Dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi kepada para pedagang Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, dibenarkan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pasar Pasir Gintung, Joni Heriansyah.

Dirinya membenarkan, bila para pedagang pasar yang dipimpinnya itu dimintai retribusi sebanyak empat bahkan hingga lima kali sehari. Ada retribusi pasar, kebersihan, keamanan dan listrik. Namun dirinya menegaskan, bila UPT Pasar Pasir Gintung hanya melakukan penarikan sebanyak dua kali, yakni retribusi pasar dan kebersihan. Sementara, untuk penarikan keamanan dan listrik tidak dilakukan pihak UPT Pasar dan bukan atas instruksinya.

Dihadapan awak media, dirinya menyebutkan, untuk penarikan keamanan dilakukan pihak Bina Mitra yakni pihak keamanan non sipil yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung. Sementara, lanjut Joni, untuk penarikan retribusi listrik dilakukan oknum Marinir TNI AL.

“Ini lagi saya kumpulkan semua. Mengapa listrik ini yang mengelola bisa oknum marinir itu. Makanya sekarang ini saya belum berani komentar banyak. Saya belum mau kasih keterangan kalau belum jelas. Itu nanti jawabannya akan saya sampaikan ke Dinas Pasar dan Inpektorat,” kata Joni di ruang kerjanya, kemarin.

Dirinya mengatakan, akan terus melakukan pendalaman mengapa oknum marinir bisa melakukan penarikan retribusi listrik kepada para pedagang.

“Untuk penarikan retribusi sudah saya jelaskan. Nah, apa ceritanya untuk listrik ini bisa dikelola oknum Marinir, ini masih saya tunggu. Nanti saya panggil semua, saya enggak akan pulang kalau ini belum selesai,” tegasnya.

Para mitra kerja UPT Pasar Pasir Gintung yang ikut memberikan penjelasan terkait dugaan pungli di Pasar Pasir Gintung. (Foto: Ijal Wartawan)

Sementara untuk keamanan, sambungnya, yang mengambil adalah pihak Bina Mitra yang telah memiliki Surat Keterangan (SK) dari Polda Lampung dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

Diketahui, dugaan pungli yang dilakukan kepada para pedagang Pasar Pasir Gintung telah dilaporkan secara resmi kepada Walikota dan DPRD Kota  Bandarlampung. Mereka menginginkan pemerintah segera menindak pungutan liar tersebut.

“Kami keberataan dengan pungutan retribusi berkali-kali ini, karena memberatkan pedagang dan beda dengan pasar-pasar lain yang hanya dua kali sehari. Artinya  pungli. Kami berharap wali kota  menertibkan pungli ini,” kata salah satu pedagang Pasar Pasir Gintung, Wagiman.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, membenarkan lembaganya telah menerima surat pengaduan dari para pedagang Pasri Gintung, yang mengeluhkan pungutan liar retribusi di pasar Gintung akan ditindaklanjuti oleh komisi II.

“Pengaduan ini resmi baru kami terima hari Rabu (17/5) dan sudah saya disposisi ke komisi II, untuk ditindaklanjuti temuan ini, kalau memang benar harus ada sanksi tegas, walaupun hanya seribu itu tetap pungli, apalagi berkali-kali,” kata dia.

Wiyadi  meminta  Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung selaku satker yang menaungi pasar menindaklanjuti  pengaduan pedagang tersebut, dan bisa menelusuri  dugaan pungutan retribusi yang tidak disetorakan ke kas daerah.

“Dalam  laporan itu ada dugaan  retribusi pasar  tidak disetor ke kas daerah, ini harus ditindaklanjuti,  apa benar begitu, artinya ini ada kebocoran PAD,” tegas Wiyadi.

Wiyadi mengatakan pungutan  retribusi berkali-kali  yang dilakukan oknum petugas di Pasar Gitung  bertentangan dengan Peraturan Walikota  nomor 101 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dimana retribusi  sampah perhari,  untuk toko/kios Rp 2 ribu, los amparan Rp 1.500, kemudian gerobak dorong, amparan, Rp1.000.

Kemudian,  retribusi harian pasar ditetapkan sesuai  ukuran tempat berdagang, dengan rincian  luas 16 M2 atau lebih dikenakan tarif  Rp4.000, Luas  12 M2 -15M2,   Rp3000, kemudian luas 9 Meter persegi  atau dibawahanya dikenakan tarif Rp2 ribu,  terakhir ukuran luas 1Mx1M  tarifnya Rp1.000. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar