Pungli Produk Hukum DPRD Lampung? Ini Total dan Rincian Anggarannya.

Rabu, 08 November 2017
Logo DPRD Provinsi Lampung. (sumber: ist)

Lampung Centre – Oknum Pejabat Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) dana publikasi produk hukum melalui media surat kabar konvensional. Bahkan bukan hanya pejabat pungli juga dilakukan staff di bagian tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi lampungcentre.com dari berbagai sumber, pemotongan di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung menerapkan sistem 60 persen untuk bagian perundang-undangan, 40 persen untuk perusahaan penerbit jasa publikasi produk hukum DPRD Lampung. Pemotongan tersebut diluar PPN+PPH sebesar 11,5 persen.

Dari nilai Rp12 juta dipotong pajak 11 persen, lalu sisa dari nilai itu itu, 60 persen adalah milik bagian perundang undangan, dan 40 persen milik penerbit adventorial. “Perjanjian lisan, tidak tertulis. SPJ-nya Rp12 juta. Dari dua adventorial itu, kami terima Rp5,2 juta. Tapi saya terima Rp5 juta, katanya Rp200 buat staf. Tadinya mau dipotong Rp700 ribu, saya complain,” kata Nyla wartawan surat kabar lampungekpresplus, dikutip sinarlampung.com, Rabu (8/11).

Nyla membenarkan, semua surat kabar yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung. “Dari pola 40-60 itu masih juga dipotong. Pajak kita yang bayar. Potongan bervariatif, ada Rp200, ada juga yang Rp1 juta, mereka yang malas rebut terima aja,” lanjut Nyla.

Hal yang sama diakui Pimpred koran Minggu Lampungstreetnews, Nasir.  Dirinya mengaku hanya menerima satu kali tayangan adventorial, dengan nilai Rp2 juta. “Saya dapat satu kali tayang, yang dikasi Cuma Rp2. Tapi SPJ Rp5 juta. Yah dari pada gak ada,” kata Nasir, pasrah.

Informasi lainya, Isdi,  dari Koran Satelit Lampung yang hanya terima Rp4 juta, untuk dua kali tayangan adventorial itu. Termasuk Bongbong, dari harian Kupas Tuntas yang hanya terima Rp5 juta. Heris dari bandarlampungnews, bahkan hanya terima Rp4,5  juta.

Protes yang sama juga diungkapkan Arta, salah seorang wartawan koran harian lokal, saat diwawancarai awak mediadi Gedung Balai Keratun. Dia mengurus SPJ Rp6 juta, tapi hanya diberi Rp2,5 juta.

“Saya dapat iklan yang awalnya dua bahan malah dikasih satu bahan, dengan nilai SPJ Rp6 juta. Waktu pembayaran saya kaget, kok cuma dikasih Rp2,5 juta,” kata Arta.

Artha mengaku sempat mempertanyakan pemotongan tersebut kepada Fedro, Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lampung. “Dia bilang memang seperti ini dan semua media sama,” kata Artha.

Menurut Artha, Fedro yang mengaku saudara dari Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius itu juga meminta media cetak yang kerja sama publikasi dengan bagian perundang-undangan memberi fee Rp200 ribu pada staf perundang-undangan.

“Mau dapat berapa lagi saya, sudah terima cuma Rp2,5 mau dipotong juga sama staf. Sebelum Pak Fedro menjabat, saya dapat iklan enggak segini nerimanya,” keluh Arta.

Arta mengaku sudah mengungkapkan keberatanya kepada Fedro yang baru menjabat sebulan belakangan. “Tapi dia berdalih sedang pusing karena mengurus mobilnya yang mengalami kecelakaan,” kata Arta.

Tak hanya Arta, salah satu wartawan dari media harian lokal lainnya juga mengeluhkan hal serupa.  “Saya dapat dua bahan iklan dengan nilai SPJ Rp12 juta tapi hanya terima tak genap 5 juta. Alasannya anggaran sisa akhir tahun,” kata si wartawan.

Diketahui, berdasarkan data yang diperoleh redaksi lampungcentre.com, setidaknya ada tiga mata anggaran untuk promosi dan publikasi produk hukum di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Ketiga mata anggaran yang bersumber dari dana APBD 2017 tersebut memiliki rekening kegiatan yang berbeda dengan total Rp2.763.006.200.

Rinciannya, dana Uji Publik dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD sebesar Rp533.700.200 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX, dana Publikasi Produk Hukum sebesar Rp1.964.113.200 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX, serta dana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp265.192.800 dengan nomor rekening kegiatan 4.01.4.01.01.04.15.XX.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung Fedro, belum dapat dimintai keterangan. (dbs/SL/red)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar