Ramai Diminati Pengunjung, Puncak Mas dan Bukit Mas Tidak Bayar Pajak

Minggu, 08 April 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung menyayangkan adanya pengusaha wisata di Kota Bandar Lampung yang tidak membayar pajak seperti pemilik Wisata Puncak Mas dan Bukit Mas.

Wisata yang terletak di Jalan Haji Hamin Sukadana Ham, Tanjung Karang Barat, diketahui sudah mengemplang pajak sejak tahun 2017.

Bahkan ditaksir tunggakan pajak puncak mas dan Bukit Mas yang terdiri pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame dan Pajak Cotange ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Grafieldi Mamesah mengatakan, sebagai pengusaha tentu managemen Puncak Mas punya tanggungjawab membayar pajak, karena pajak sangat berguna bagi kemajuan sebuah daerah.

“Mereka wajib membayar pajak, ada hak dan kewajiban yang harus disisihkan pengusaha. Kalau keberatan membayar pajak ada mekanismenya. Kita tahu tempat wisata itu sudah terkenal, dan potensial, apalagi tengah ngehits,” ujar Grafieldi saat dihubungi Minggu (8/4).

Kepala Badan Penggelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung Yanwardi yang dikonfirmasi membenarkan tunggakan pajak managemen tempat usaha wisata puncak mas, dan Bukit Mas selama tahun 2017-2018.

Yanwardi mengaku pihkanya telah melayangkan tiga kali surat pemangilan kepada management owner puncak mas namun belum mendaptakan respon.

“Kita tiga kali kirimkan surat ke penggelola puncak mas dan bukit, tapi belum direspon. Kami punya tangungjawab, karena sudah mendapatkan pendampingan dari KPK, agar tidak main-main dengan pajak,” kata Yanwardi.

Saat ditanya nilai tunggakan dan pajak apa saja yang belum dibayarkan Puncak Mas dan Bukit, Yanwardi mengaku nilainya diperkirakaan Rp 50-70 juta rupiah perbulan, dan sejak beroperasi Puncak Mas tidak pernah membayar pajak, baik pajak Reklami, parkir, pajak cottage.
Thomas Rizka Owner Puncak Mas membantah jika tempat usahanya tidak membayar pajak.

“Siapa bilang, saya sudah bayar pajak kok, kita puncak mas beroperasi awal 2017, dan sudah bayar pajak,” kata Thomas Rizka, Minggu (8/4)

Saat ditanya kapan terakhir kali managemen Puncak Mas membayar pajak , Thomas mengaku belum bisa menjelaskan karena tengah berada di Lombok dalam rangka pertemuan perhimpuan pencinta ikan hiu dunia.

“Saya lagi diluar kota, lagi ada pertemuan perhimpuan pencinta hiu dunia di Lombok ,” tutup Thomas Rizka mantan ketua DPD Partai Demorkat Lampung ini. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar