Raperda Susunan Pansus DPRD Bandar Lampung Tidak Beratkan Pengusaha

Selasa, 21 November 2017
Anggota Pansus Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum DPRD Kota Bandar Lampung, Berlian Mansyur. (Foto: ist)

Lampung Centre –  Pansus Kesejahteraan Masyarakat dan Ketertiban Umum DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Persatuan Hotel dan Retoran Indonesia (PHRI) Lampung, di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Bandar Lampung, Senin (20/11).

Diundangnya pihak PHRI bertujuan untuk mendengarkan masukan dari para pelaku usaha untuk menyempurnakan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum (Tibum) yang saat ini sedang digarap Pansus DPRD Bandar Lampung.

Dalam hearing tersebut, Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Berlian Mansyur menegaskan beberapa poin yang tertuang dalam Raperda, diantaranya meminta kepada para pelaku tempat hiburan untuk tidak buka di Hari Jum’at pada jam yang sudah diatur dalam Raperda.

“Pansus secara tegas menginginkan agar setiap hari Jum’at tempat hiburan tidak dibuka, dan hotel-hotel diharuskan memutar lagu-lagu religi,” kata Berlian Mansyur.

Namun dirinya mengatakan, pihaknya tetap akan mempertimbangkan masukan dari PHRI selaku stekholder. Namun, untuk keputusan akhir akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Pansus.

“Nanti kita akan mengundang kembali beberapa pihak, untuk mendengarkan masukan mereka secara utuh. Namun setiap ketutusan tetap ada di Pansus. Dan putusan akan tetapkan setelah rapat Pansus,” lanjutnya.

Asisten General manager Hotel Marcopolo Asian Rambe mendukung raperda yang disusun Pansus DPRD Kota Bandar Lampung dan mengaku tidak keberatan dengan adanya pemutaraan lagu religi saat hari jumat di hotelnya, termasuk penutupan sementara tempat hiburan seperti karaoke dan biliard.

“Kita tidak keberatan dan setuju, tapi  jangan sampai hari jumat   operasional tutup, kalau hanya pengurangan jam   pada hari Jumat kita sependapat saja,  kalau  itu menjadi aturan. Kalau  omset tempat biliar  turun pada hari jumat, ya pastilah, asalkan jangan  tutup,” kata Asian.

Sementara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung Friandi Indrawan merasa keberataan dengan rumusan  raperda yang dibuat pansus DPRD yang memuat aturan  pada hari jumat hotel memutar lagu religi Islam, dan tempat hiburan tutup.

Ia beralasan,  urusan agamat tidak bisa dicampurkan dengan urusan bisnis, karena urusan agama menjadi urusan pribadi setiap orang dengan tuhannya. “Kita keberatan, jangan campuradukan urusan agama dengan bisnis, biarkan urusan agama menjadi urusan pribadi dengan yang maha kuasa,” jelas Friandi. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar