Rasionalisasi APBD Dikecam dan Sepihak, Arinal Berpotensi Rusak Harmonisasi Dua Lembaga

Selasa, 30 Juli 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Kebijakan rasionalisasi APBD Pemprov Lampung tahun anggaran 2019 diawal kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi menuai kecaman keras legislator DPRD Lampung. Selain rasionalisasi tersebut diduga tanpa sepertujuan dewan, kebijakan tersebut juga dianggap berdampak buruk sektor pelayanan publik.

Salah satu anggota DPRD Lampung yang mengecam rasionalisasi ABPD Lampung 2019, ialah Ketua komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Padhil. Dirinya menyayangkan sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang merasionalisasi anggaran terhadap OPD ditengah berjalannya program.

“Ini dapat mengganggu pelayanan publik, seharusnya Gubernur Arinal tidak melakukan itu, harus koordinasi terlebih dahulu dengan pihak legislatif,” ujar Ikhwan Selasa (30/7).

Dikatakannya, dalam merasionalisasi anggaran sudah pasti banyak yang dirugikan, termasuk masyarakat. Apalagi berhubungan dengan pelayanan publik.

“Kita akan mengkaji lagi tentang Surat Perintah Rasionalisasi Anggaran No.903/1166/VII.02/2019 (1/7) yang ditandatangani Pj. Sekda Fahrizal Darminto, nanti kita evaluasi lagi, yang jelas Gerindra akan ngotot.” tegasnya.

Sementara, Akademisi Universitas Lampung Yusdianto melihat, kebijakan rasionalisasi dapat menimbulkan dampak negatif secara politik sekaligus mengusik keharmonisan hubungan.

“Gubernur memang mempunyai otoritas mengambil kebijakan soal rasionalisasi anggaran, tapi tidak berarti mengabaikan fungsi DPRD dalam hal pengawasan kebijakan anggaran,” ujar Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto saat dihubungi, Senin (29/7).

Menurutnya, Sekda atau TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus benar-benar memperhatikan kasuistis ini. Jika tidak, bakal menimbulkan banyak pertanyaan. “Saat DPRDmenjalankan fungsi pengawasan kebijakan anggaran, tentu menjadi pertanyaan apa dalilnya, kenapa tidak dilibatkan,” tuturnya.

Karena itu, sambung Yusdianto, untuk menjaga hubungan politis dan keharmonisan eksekutif dengan legislatif, maka mesti ada tembusan walaupun tidak mendetail. Jadi tidak ada yang merasa dikesampingkan.

“Sebab namanya roda pemerintahan, selain eksekutif perlu adanya persetujuan legislatif. Terlebih menyangkut soal anggaran. Bila salah satu pihak terabaikan, khawatir kemudian hari bisa berdampak negatif. Selain hubungan yang tidak harmonis, tidak menutup kemungkinan bisa tersandung hukum,” terangnya.

Diketahui perintah rasionalisasi tersebut dituangkan dalam surat tanggal 1 Juli lalu nomor 903/1166/VII.02/2019 yang ditanda tangani Pj Sekdaprov, Fahrizal Darminto selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (*/Dbs)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar