Rasionalisasi Arinal-Nunik Kebiri Pembangunan dan Ancam Pelayanan Publik

Senin, 29 Juli 2019
Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rahman Yusuf. (Sumber: net)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Rasionalisasi APBD Pemprov Lampung tahun anggaran 2019 dianggap sebagai belunder besar diawal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gunernur Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik). Sebab, rasionalisasi akan berimbas pada pengurangan atau bahkan tidak berjalannya program pembangunan serta pelayanan publik.

Belundernya kebijakan tersebut disoroti Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Ombudsman menilai rasionalisasi APBD 2019 oleh Pemprov Lampung berpotensi mengganggu pelayanan publik apabila tidak dilakukan secara cermat dengan berprinsip pada skala prioritas oleh masing-masing kepala organisasi perangkat daerah.

Seperti diketahui, Pemprov Lampung melalui surat Surat perintah rasionalisasi tanggal 1 Juli lalu nomor 903/1166/VII.02/2019 yang di tanda tangani Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memerintahkan masing-masing OPD melakukan efisiensi anggaran.

Dalam surat tersebut dikatakan, rasionalisasi anggaran sehubungan dengan tidak tercapainya target pendapatan daerah tahun anggaran 2019. Rasionalisasi dilakukan oleh kepala OPD dan PPK melalui pembatalan kontrak, pengurangan volume dan nilai kontrak, serta menghemat anggaran belanja lainnya. Seperti biaya perjalanan dinas dan belanja ATK.

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, meminta OPD tetap menjalankan pelayanan publik. “Rasionalisasi anggaran merupakan evaluasi terhadap kondisi keuangan yang ada. Sehingga kepala OPD diharapkan tidak menutup mata atas kondisi keuangan saat ini dan harus selektif dalam melakukan pemotongan mata anggaran dengan tidak mengganggu pelayanan terhadap publik,” harap Nur Rakhman, Senin (29/7).

Sebelumnya anggota Komisi I DPRD Lampung Apriliati, menyesalkan kebijakan pemprov terkait rasionalisasi anggaran.
Pemerintah provinsi tidak melibatkan DPRD dalam melakukan perubahan anggaran. “Pemprov tidak taat aturan karena kebijakan pemprov tidak sesuai dengan permendagri nomor 33 tahun 2019,” kata Apriliati. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar