Ridho-Bachtiar Pelopor Distribusi Pupuk Online di Indonesia

Kamis, 15 Maret 2018

Lampung Centre – Kelangkaan pupuk selalu menjadi momok para petani dibeberapa daerah, termasuk Lampung. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah terus melakukan berbagai terobosan.

Untuk Lampung, salah satu siasat yang dilakukan pemerintah daerah ialah menerapkan pembelian pupuk melalui sistem elektronik (online). Penerapan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016, dan merupakan yang pertama di Indonesia.

Menindak lanjuti program ini, Dinas terkait juga telah menggelar bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan operator komputer untuk menyusun RDK online. Diharapkan, dengan sistem ini tidak ada lagi masalah dalam distribusi pupuk dan harus sampai ke petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Selain itu, dengan adanya sistem ini juga ditargetkan penyuluh dapat memahami teknologi informasi yang akan dipakai dalam penebusan pupuk online. Sehingga terjadi efektivitas penerapan teknologi dan kebutuhan petani.

Dengan demikian pula, celah untuk “bermain” di lapangan dapat diperkecil dan tidak ada ruang gerak bagi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi, karena esensi Pergub itu adalah pengamanan distrubusi agar benar-benar sampai ke petani.

Saat uji coba, terobosan yang diluncurkan pada 6 Mei 2016 terdapat beberapa kendala, kendati demikian terobosan ini amat diminati banyak petani. Penyaluran tahap pertama, berdasarkan billing system, dilakukan di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Cara kerjanya, petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), membeli pupuk secara online melalui Bank Lampung. Pesanan petani terhubung ke PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik, dua distributor pupuk. Setelah melakukan pemesanan, pupuk langsung diantar distributor ke petani.

Jenis pupuk yang bisa dipesan secara online adalah urea, NPK, SP-36, dan organik. Hingga Hingga September 2016, penyaluran pupuk online mencapai 626,18 kilogram urea, 509,16 kilogram NPK, 26,51 kilogram SP-36, dan 13,2 kilogram pupuk organik, dengan total tebusan Rp 2,5 miliar.

Lampung termasuk yang terbesar mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Hingga Agustus 2016, penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung mencapai 123 ribu ton urea, 32,8 ribu ton SP-36, 112 ribu ton NPK, 9,6 ribu ton ZA, dan 8,4 ribu ton pupuk organik.

Besarnya alokasi membuat penyaluran pupuk menjadi incaran oknum untuk diselewengkan ke sektor perkebunan. Sektor pertanian adalah yang kali pertama dibenahi Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri. Kedua pemimpin ini mendesak semua pihak tidak lagi menyelewengkan pupuk, dan menyebabkan kelangkaan.

Ridho juga mengapresiasi petani Lampung Selatan atas keberhasilan uji coba penyaluran pupuk bersubsidi sistem online.

“Uji coba secara umum berjalan baik dan lancar. Kita berharap dengan keberhasilan ini Pemerintah Provinsi dapat menerapkan sistem penyaluran pupuk online ini kabupaten lain di Provinsi Lampung,” kata Ridho Juni 2017 lalu. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar