Ridho Didesak Copot Pj Bupati Lamtim

Senin, 21 Desember 2015

Bandarlampung, LC – Puluhan masa Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (Tampil) dan Forum Lampung Timur Say (FLTS) mendesak Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo untuk menonaktifkan Pejabat (Pj) Bupati Lampung Timur, Tauhidi.

Masa menilai Tauhidi tidak layak memimpin kabupaten Lampung Timur. Sebab, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut tengah tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu SD/MI/SMP/MTs senilai Rp17,7 miliar. “Tauhidi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus tersebut,” kata koordinator aksi Didi Junaedi, usai berunjuk rasa di depan kantor gubernur, Senin (21/12).

Sejak menjabat sebagi Pj Bupati Lamtim, kata Didi, Tauhidi sudah melanggar aturan dengan melakukan mutasi pejabat struktural di Kabupaten Lamtim. Hal itu bertentangan dengan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 49/2008. Sebagai pejabat yang mengerti hukum, seharusnya Tauhidi dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. “Lebih baik dia (Tauhidi) mengundurkan diri untuk konsentrasi menjalankan proses hukum yang sedang membelit dirinya,” tegas Didi.

Massa aksi juga mendesak penyidik Satgassus Kejagung RI untuk segera menahan para tersangka. Mereka juga meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kasus ini.

Sekedar mengingatkan, Kejaksaan Agung menetapkan Tauhidi sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu di Dinas Pendidikan Lampung tahun 2012. Kasus ini juga menyeret tiga tersangka lain yaitu EH (mantan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Lampung), MH (wiraswasta), dan ASSR (PNS Kantor Pemberdayaan Masyarakat).

Para tersangka diduga menyelewengkan dana pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu SD/MI/SMP/MTs senilai Rp17,7 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 93 paket pekerjaan di 13 lokasi kabupaten dan kota melalui penunjukan langsung 38 perusahaan rekanan.

Proyeknya berupa pengadaan topi, baju seragam pria dan wanita, baju pramuka pria dan wanita, tas, serta ikat pinggang. Dalam pelaksanaannya, jaksa menduga ada penunjukan perusahaan yang menyimpang dari prosedur atau rekayasa lelang serta penggelembungan. (red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar