Ridho Jadikan RSUDAM dan BPMPT Zona Bebas Korupsi

Rabu, 14 September 2016
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Lampung. Foto Humas Pemprov Lampung

Lampung Centre – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan mendukung dicanangkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung.

Dalam sambutan M.Ridho Ficardo mengatakan dalam rangka menjamin laju roda pembangunan yang semakin cepat dan tidak terkendala masalah hukum, maka diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemahaman seluruh stakeholder terkait terhadap peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Untuk itu, salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan pencanangan ZI-WBK.

Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) sebagai SKPD yang akan menjadi SKPD pertama ZI-WBK

Selain itu, langkah lain yang dilakukan yakni pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Eselon 1 dan 2 se-Provinsi Lampung. Bahkan pada tahun 2015 penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh seluruh istri Pejabat Eselon 1 dan 2 se-Provinsi Lampung. “Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapakan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Untuk itu kami Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dengan dicanangkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung”, tegasnya dalam acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Rabu (14/9)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Sri Sutatiek menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikat ISO 9001-2015 dan merupakan Pengadilan Negeri Terbaik di seluruh Indonesia, sehingga pihaknya termotivasi untuk mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu dan ISO 9001-2015.

Untuk itu dengan Pembangunan Zona Integritas di Jajaran Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pihaknya berharap Pengadilan Negeri di seluruh Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum di Provinsi Lampung serta Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mendapatkan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dan sertifikasi ISO 9001-2015. “Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung khusunya Pak Gubernur atas dukungannya tidak hanya kepada Pengadilan Tinggi tetapi juga kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana dalam acara tersebut dilakukan pencanangan Zona Integritas yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Gubernur Lampung, Kapolda, Kakanwil Kemenkumham dan Kajati Lampung.

Turut hadirĀ  dalam acara tersebut jajaran forkopimda Provinsi Lampung, Jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Provinsi Lampung serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar