Ridho Minta BPK Pantau Keuangan Pemprov

Minggu, 21 Februari 2016
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo

Bandarlampung, LC – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat membantu pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut diutarakan Ridho pada kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Lampung dari V.M. Ambar Wahyuni kepada Sunarto, Jumat (19/2) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

“Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang lama Bu Ambar telah mengawali pengelolaan keuangan daerah yang baik. Diharapkan Pak Sunarto dapat melanjutkan program tersebut. Yakni pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan Ridho, pergantian jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung ini hendaknya disikapi secara arief dan bijaksana agar pergantian tersebut mampu memberikan dampak baik bagi kemajuan lembaga maupun daerah dan masyarakat Lampung.

“Kita ketahui, banyak tuntutan reformasi yang menghendaki perbaikan di segala bidang pelayanan pemerintahan dan pembangunan maupun kemasyarakatan. Gema reformasi juga menuntut terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek KKN. Sehingga untuk menjawab tuntutan tersebut banyak upaya yang harus dilakukan untuk memberantas praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dapat merusak citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat,” ujarnya.

Kata Ridho, kerjasama yang telah dijalin antara pemprov dan BPK telah mendapat respon positif karena stakeholders merasa mendapat manfaat yang lebih baik guna mendukung upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. “Oleh karena itu, saya mengharapkan koordinasi dan sinergitas yang telah dibangun ini kedepan hendaknya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” harap Ridho.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto, meminta pimpinan daerah segera mengatasi kendala perubahan pengelolaan keuangan. Yang semula berbasis kas menjadi basis akrual. “Karena terdapat komponen yang berbeda dalam laporan keuangan berbasis akrual. Laporan ini lebih lengkap, dan juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan,” ujar Sunarto.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Satuan Kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Rls/red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar