Samsul Ramli: Pengalihan Server LPSE Lampung Ke LKPP Langkah Yang Tepat

Senin, 15 Juli 2019
Trainer Nasional Pengadaan Barang/Jasa - LKPP RI, Samsul, S.Sos, Cert. SCM (ITC).

Bandarlampung (Lampung Centre) – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintah Provinsi Lampung agar server Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) lokal diambil alih Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa jadi merupakan langkah yang sangat tepat. Pernyataan itu diutarakan oleh Trainer Nasional Pengadaan Barang/Jasa – LKPP RI, Samsul, S.Sos, Cert. SCM (ITC).

Lelaki yang akrab dengan sapaan Samsul Ramli itu mengaku tidak mengetahui dengan pasti point hasil investigasi KPK terkait pengadaan barang/jasa di Provinsi Lampung sehingga disarankan pengalihan server LPSE ke LKPP-RI.

Menurut sosok yang telah banyak menulis berbagai buku tentang pengadaan barang dan jasa ini, mungkin saja KPK menemukan indikasi manipulasi data proses sehingga KPK tidak dapat memantau log system terkait proses tender di LPSE lokal.

“Jika dialihkan ke LKPP maka mudah memantau dan melacak jika terjadi penyimpangan dalam proses tender secara elektronik melalui SPSE,” kata Samsul Ramli kepada Lampungcentre.com, Senin (15/7).

Usulan KPK agar server LPSE lokal yang ada di Lampung dialihkan ke LKPP, menurut pandangannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal itu diatur dalam pasal 69 ayat 2, pasal 70 ayat 1 dan 3, dan pasal 73, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Secara aturan LKPP mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan LPSE sesuai amanat perpres,” jelas Samsul. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar