Segera Audit Investigasi Anggaran Jaminan Kesehatan Pesawaran

Rabu, 15 Juni 2016
Audit Investigasi guna menelusuri penggunaan anggaran jaminan kesehatan pesawaran. Gambar Ilustrasi (Ist)

Lampung Centre – Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi meminta DPRD Kabupaten Pesawaran membentuk panitia kerja (Panja) guna mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran swakelola kegiatan jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan setempat sebesar Rp 19.848.864.000.

Koordinator Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi Lampung, Rajo Alam mengatakan, Panja DPRD dapat melakukan investigasi dugaan penyimpangan penggunaan anggarannya, dikarenakan ada indikasi tidak sesuai peruntukan.

Menurut Rajo, dalam dokumen pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Pesawaran tahun 2015 tertulis kegiatan swakelola Jamkesnas dan Jamkesda. Akan tetapi anggarannya banyak digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja barang seperti komputer dan lainnya.

“Ini yang perlu dicurigai dan dilakukan investigasi oleh DPRD Pesawaran, seperti apa sebenarnya penggunaan anggarannya,” tegas Rajo Alam, Rabu (15/6).

DPRD Pesawaran, terus dia, juga dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung melakukan audit investigasi atas keuangan Pemkab Pesawaran terutama tentang anggaran jaminan kesehatan ini. Nanti DPRD bisa minta BPK untuk lakukan audit investigatif setelah hasil LHP BPK atas laporan keuangan tahun 2015 keluar,” ujarnya.

Rajo juga mengatakan, jika hasilnya nanti ditemukan ada dugaan penyimpangan anggaran, DPRD Pesawaran agar tidak ragu-ragu melaporkan bukti-bukti temuan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pesawaran M, Nasir mengatakan, akan mempertanyakan pertangungjawaban anggaran tersebut pada saat rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKpj) Tahun Anggaran 2015. Politisi PDI-P itu meminta data-data kegiatan swakelola jaminan kesehatan tersebut. Ia juga sependapat dengan LSM Hantam agar aparat penegak hukum proaktif menyikapi temuan ini.  ”Pesawaran kan belum LKPj, nanti kita amati dan pertanyakan. Kalau memang ada indikasi penyimpangan anggaran seperti temuan kawan-kawan, ya aparat penegak hukum harus akftif selidiki itu,” tegas Nasir.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran masih bungkam terkait hal ini. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Pesawaran Harun Tri Djoko, enggan memberi keterangan, meski telepon genggamnya dalam keadaan aktif.  Harun tidak merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Diketahui, Dinas Kesehatan Pesawaran mengalokasikan anggaran untuk dua kegiatan swakelola yakni Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dengan kode rekening 1.02.1.02.01.28.10 sebesar Rp 16.848.864.000 dan kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan kode rekening 1.02.1.02.0128.11 sebesar Rp 3.000.000.000.

Berdasarkan dokumen pengadaan barang dan jasa Diskes Pesawaran tahun anggaran 2015,  anggaran kegiatan Jamkesnas sebesar Rp 16.848.864.000 digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, alat tulis kantor, alat suku cadang dan bahan bakar kendaraan. Dana tersebut juga untuk belanja komputer, alat laboratorium, alat kedokteran, listrik, surat kabar/majalah serta belanja jasa service dan lainnya.

Sementara dana Rp 3.000.000.000 untuk kegiatan Jamkesda digunakan untuk belanja honor tim/panitia, belanja alat tulis kantor, belanja bahan yang berkaitan dengan komputer, belanja premi asuransi kesehatan, fotocopy, penjilidan dan kliping, serta untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah.  (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar