Sejumlah Ormas Di Lampung Dukung PERPPU tentang Ormas

Senin, 24 Juli 2017
Gambar Ilustrasi

Lampung Centre – Sejumlah Ormas di Lampung  mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) .

Sejumlah Ormas tersebut yakni, PW GP Ansor Lampung,  Pemuda Katolik,  PMKRI Lampung GMKI Lampung,  Gema Budhis Lampung,  PKC PMII Lampung,  Hikmah Budhi,  Repdem Lampung dan Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dengan tegas menyatakan dukungannya pada kebijakan pemerintah tersebut.

Ketua PW GP Ansor Provinsi Lampung Hidir Ibrahim mengatakan,  PERPPU No 2/2017 ini diterbitkan tidak dimaksudkan dan atau ditujukan kepada organisasi tertentu berlebel suku,  ras,  dan agama. PERPPU ditujukan kepada ormas yang secara ideologi dalam praktik politiknya berkehendak untuk merubah atau mengganti ideologi Pancasila,  UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi asing.  “Ada sekelompok ormas terstruktur dan masif yang mengkampanyekan negara Khilafah Islamiah, tentu ini bertentangan dengan kesepakatan pendiri bangsa. Kita sudah sepakat bahwa NKRI ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jadi kebijakan pemerintah ini sudah sangat tepat, ormas yang ingin mengubah ideologi bangsa harus dibubarkan,” tegasnya.

Hidir melanjutkan, Sabtu kemarin kami telah melakukan diskusi bersama. Kami sepakat mendukung penuh penerbitan PERPPU No.2/2017. Kemudian, sambung politisi PKB ini,  kami juga mendukung penuh tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mencabut status badan hukum ormas yang telah teridentifikasi sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila,  UUD 1945 dan NKRI.

“Kami juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mensahkan PERPPU No. 2/2017 menjadi undang-undang sebagai bukti kesetiaan dan ketegasan dalam menegakan dan mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Ketua PMKRI Lampung Markus mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah terkait PERPPU No. 2/2017 ini telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun demikian sebagai warga negara yang taat hukum marilah bersama-sama kita terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita tinggalkan sifat egois dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. “Kami sangat mendukung PERPPU ini. Kami juga mendukung penuh upaya penegakan hukum atas pelaksanaan PERPPU No.2/2017 yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia serta kami akan berpartisipasi aktif untuk membantu upaya penegakan hukum dimaksud,  dari berbagai upaya hukum dan politik yang ingin membatalkan keberadaan PERPPU ini,” katanya.

Senada diutarakan Ketua PKC PMII Lampung Ferial, PERPPU No. 2/2017 akan menjadi payung hukum untuk menertibkan ormas anti Pancasila. “Kami meminta kepada para menteri di dalam kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan proses penegakan hukum atas PERPPU terhadap pegawai negeri sipil di masing-mading kantor kementerian yang teridentifikasi sebagai pengurus,  anggota,  dan simpatisan ormas yang telah dilarang di Indonesia,” paparnya.  (rls)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar