Sekretaris KPU Bandarlampung Wajib Pertanggungjawabkan Pelanggaran Dana Hibah

Selasa, 28 Juni 2016
Sekretaris KPU Kota Bandarlampung Zainuddin. Foto:Ist

Lampung Centre – Sekretaris KPU Bandarlampung Zainuddin disebut orang yang paling bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan dana hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung tahun 2015 lalu sebesar Rp Rp 20.859.850.000.

Hal tersebut ditegaskan surat edaran Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Nomor: 203/KPU/V/2015 Perihal Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015.

Dalam surat edaran tersebut, pengelolaan keuangan dana hibah ini diatur pasal 2 poin a yang menjelaskan sebagai kuasa pengguna anggaran (Kuasa PA) adalah Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara soal pertanggungjawaban dan pelaporan diatur pasal 7 poin c menyatakan selaku Kuasa PA, Sekretaris KPU wajib menyusun laporan keuangan pengelolaan dana hibah langsung sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu. pasca beredarnya pemberitaan adanya dugaan penyimpangan dana hibah, Sekretaris KPU Bandarlampung Zainuddin sulit dihubungi untuk dikonfirmasi pertanggungjawabannya. Nomor ponsel Zainuddin juga saat ini dalam keadaan tidak aktif.

Sebelumnya Zainuddin menyatakan, tidak mengetahui jika dana hibah untuk KPU Kota Bandarlampung jadi temuan BPK RI Perwakilan Lampung. “Nah, saya malah belum tau informasinya kalau dana hibah jadi temuan BPK. Coba nanti saya koordinasi dengan BPKAD,” ujar Zainuddin.

Menurut Zainuddin, Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan hibah ke KPU Kota sebesar Rp 19 miliar untuk pelaksanaan pemilihan walikota tahun 2015. Dana tersebut banyak dialokasikan untuk honor panitia pelaksana kecamatan dan kelurahan. “Dana Rp 19 miliaran itu lebih setengahnya untuk honor PPK dan PPS. Cobalah nanti saya cari tahu,” tandas Zainuddin.

Zainuudin juga enggan berkomentar adanya dugaan dana tersebut  upaya pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung 2015.

Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung  Nomor: 25/LHP/XVIII.BLP/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, hibah untuk KPU Kota Bandarlampung Rp 10.528.857.900 dan Panwas Kota Bandarlampung Rp 4.056.162.000 belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran SP2D serta dokumen pertanggungjawaban hibah, menunjukkan terdapat belanja hibah kepada instansi vertikal tersebut yang belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelas LHP BPK tersebut. (Iwan Kodrat)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar