Selain SGC, Arinal-Nunik Diduga Milik GGP

Selasa, 01 Mei 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Padangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) diduga maju Pilgub membawa kepentingan bisnis perusahan.

Hal tersebut terlihat dari adanya hadirnya pemilik perusahaan seperti Vice Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC), Lee Purwati dan Pimpinan PT. Great Giant Pineapple (GGP) Welly Sugiono, dalam kampanye Arinal-Chusnuniah di Kampung Lempuyang Bandar, Lampung Tengah, Senin (30/4).

Kehadiran kedua tokoh korporasi terbesar di Lampung ini memperkuat isu dugaan adanya pemodal dibalik cagub Arinal – Nunik yang maju dalam Pilkada 27 Juni mendatang.

Salah satu warga Desa Lempuyang Bandar, Way Pangihutan, Lampung Tengah yang namanya enggan disebutkan mengatakan, Welly Sugiono datang ke lokasi sekitar kampanye sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian duduk di sebelah Calon Wakil Gubernur, Chusnunia Chalim.

“Saya heran, kenapa Pak Willy hadir dalam acara ini. Padahal dia itu pimpinan perusahaan,” kata pria berkacamata ini, Senin (30/4).

Sementara itu Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto berpendapat keterlibatan corporasi dalam politik khususnya Pilgub Lampung sebagai tindakan pembajakan demokrasi dan juga bentuk konspirasi dengan Cagub dalam rangka pengamanan aset perusahaan juga perluasaan bisnis serta melindungi koorporasi dari dugaan penipuan penggelapan dan perampasan lahan milik rakyat.

Dia menegaskan, publik sudah semetinya tidak memilih calon yang mementingkan kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat, kuatnya dukungan pemodal terhadap pasangan Arinal-Nunik mempunyai tujuan tertentu.

Padahal, kata Yusdianto, Komisi II DPR RI pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas dugaan penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak PT. SGC yang membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Kabupaten Tulangbawang.

“Saya cukup menyayangkan, bila demokrasi yang senyatanya milik rakyat kemudian dibajak atas kepentingan korporasi. Maka sudah sewajarnya publik marah dengan tidak memilih calon yang bersangkutan. Adanya konspirasi antara corporasi dan politisi tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk pengamanan dan perluasaan bisnis. Maka saya setuju bila pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak masukuntuk terlibat memeriksa perusahan dan calon,” tegas Yusdianto. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar