Selangkah Lagi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Rampung

Jumat, 10 November 2017
Ketua Pansus Hi. Handrie Kurniawan, SE, MIP dari fraksi Partai Keadilan Sejehtera (PKS) saat

Lampung Centre – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bandar Lampung kebut Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan menggelar rapat bersama Tenaga Ahli, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandarlampung, di Ruang Lobby Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (9/11).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Hi. Handrie Kurniawan, SE, MIP dari fraksi Partai Keadilan Sejehtera (PKS) itu agendanya adalah mendengarkan pendapat tenaga ahli, Bagian Hukum dan Dinas Tenaga Kerja selaku leading sektor dari Raperda Pennyelenggaraan Tenaga Kerja.

Handrie Kurniawan mengatakan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini merupakan Raperda usul inisiatif DPRD Kota Bandarlampung. Sebenarnya draf Raperda kalau dari DPRD sudah selesai.

“Hanya tinggal penyempurnaan dan masukan dari Dinas Tenega Kerja selaku pihak yang akan melaksanakan perda ini dan Tenaga Ahli agar Perda ini nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tandas Handrie Kurniawan.

Materi yang akan diatur dalam Perda ini, lanjujt Handrie Kurniawan meliputi perencanaan dilaksanakan secara terpadu, kebijakan sistem pelatihan kerja, produktivitas kerja untuk kelangsungan usaha, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu dan dengan memberikan porsi yang seimbang untuk tenaga kerja lokal.

Selain itu, perda ini juga mengatur tentang jaminan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi purna kerja.

“Dengan adanya Perda ini nantinya dalam penanganan pengangguran dan rekrutmen tenaga kerja, perusahaan-perusahaan yang ada di Bandar Lampung agar memberikan kesempatan terlebih dahulu terhadap tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Handrie.

Tenaga Ahli Pansus Ade Arif Firmansyah menjelaskan, secara substansi materi yang sudah ada dalam Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini sudah mencakup dan sudah mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Melihat dari maksud dan tujuan dari Raperda ini sudah menjawab apa yang terkandung dalam maksud dan tujuan Reperda ini dibentuk,” jelas Tenaga Ahli dari Unila ini.

Dalam rapat ini, anggota Pansus yang hadir yaitu Abdul Salim (F PAN), Julius Gultom (F PDIP), Abdul Malik (F PAN) dan Pebriani Piska (F Demokrat). Sementara dari Pemerintah Kota Bandarlampung hadir Leni Widyawati, Mohammad Kabul Siwang dari Dinas Tenaga Kerja dan Wan Abdurahman Kepala Bagian Hukum. (rls/red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar