Seluruh Fraksi Di DPRD Lampung Setuju Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 Disahkan Menjadi Perda

Senin, 10 Juli 2017
Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD Lampung. Foto: Ist

Lampung Centre – Seluruh fraksi DPRD Lampung menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung tahun (TA) 2016 untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Persetujuan terangkum dalam pandangan akhir seluruh fraksi pada sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa (4/7).

Secara umum, seluruh fraksi menyambut positif atas pencapaian administratif APBD TA 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disampaikan badan pemeriksa keuangan RI. Dewan menilai, pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung menerapkan berbagai prinsip good financial governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Penilaian itu meliputi transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipatoris.

Perolehan opini WTP atas laporan keuangan TA 2016 merupakan prestasi tersendiri atas pencapaian kinerja bagi pemprov Lampung dan merupakan langkah awal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Opini WTP tiga kali berturut-turut disampaikan oleh BPK RI pada rapat paripurna istimewa DPRD Lampung, pada 6 Juni 2017. Sebulan berselang, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, mengajukan hasil audit itu ke DPRD Lampung, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, pada 3 Juli 2017. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di dalam paripurna mengapresiasi raperda inisiatif DPRD Lampung tentang perubahan atas peraturan daerah Lampung nomor 3 tahun 2007 terhadap kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Lampung. Gubernur menilai, raperda tersebut dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas DPRD.

“Pada prinsipnya kami memahami hal tersebut dan dibicarakan selanjutnya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama dalam menciptakan peraturan yang baik, yakni tidak berlawanan dengan UU yang berlaku. Sesuai ketentuan, maka raperda yang dihasilkan nantinya harus dievaluasi menteri dalam negeri,” kata gubernur.

Provinsi Lampung berupaya merevisi perda nomor 3/2007 seperti pasal 31 agar sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2017 tentang keuangan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan demikian, pada saat PP berlaku, PP Nomor 24 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain itu, gubernur berharap DPRD segera menerbitkan keputusan tentang perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Lampung 2017. Gubernur berharap agar DPRD dan masyarakat berpartisipasi menyumbangkan pendapat dan menyampaikan pemikirannya pada pembahasan raperda sesuai peraturan dewan. (nt/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar