SKPD Diminta Data Kembali Aset Daerah

Rabu, 08 Juni 2016
Ilustrasi Aset Daerah. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Lukmansyah berharap masing-masing SKPD dapat mendata kembali aset yang selama ini dianggap tak informatif.

Menurutnya, hal ini demi lancaran penyelenggaraan sensus aset daerah yang dilaksanakan dari Maret 2016 pada seluruh sekretariatan SKPD Provinsi Lampung. “Dengan adanya sensus ini data yang kemarin sulit dicari bisa teratasi, jadi kita harap satuan kerja (satker) bisa bekerja sama dengan baik dalam pendataan nanti. Karena selama ini mereka (SKPD) masih belum memperhatikan barang-barang apa saja yang dimilikinya,” kata Lukmansyah belum lama ini.

Menurutnya, saat ini masih banyak barang yang dimiliki masing-masing dinas tak formatif dimana barang tersebut tak lagi berlebel, tak diketahui keberadaannya. “Hal seperti ini yang agak mempersulit dalam pendataan. Karena diharapkan data yang dihasilkan dari sensus ini bisa jelas. Persiapannya sekarang masih kurang, jadi mohon bantuannya,” imbuhnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Sudarno Eddi menghimbau kepada setiap kepala SKPD dapat mengetahui segala peraturan tentang pengelolaan aset agar terjaga dengan baik. “Mengetahui peraturan tentang aset daerah seperti Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2014, dan harus tegas terhadap bawahannya karena jika kepala SKPD-nya kurang cermat bisa menimbulkan banyak permasalahan. Saya berharap akhir bulan ini pengelola barang bisa mendata aset Pemprov ini seratus persen,” ucap Sudarno Eddi.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung itu menjelaskan, dari jumlah keseluruhan aset (Rp 678 miliar), baru dilaporkan oleh masing-masing kepala SKPD sebesar Rp 347 miliar. “Jadi masih banyak barang yang belum jelas. Kemana aja ini barangnya, harus benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Menurut data Inspektorat Provinsi Lampung, dinas yang baru mendata asetnya mencapai seratus persen adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Moeloek, dan Diinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung. “Kita berharap satker lainnya bisa cepat menyusul, agar sensus yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini bisa berjalan lancar,” katanya. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar