Soal Evaluasi Panja DPRD dan Fee Proyek, Ini Jawaban Kepala Biro Tapum

Rabu, 18 Mei 2016
Ilustrasi perekaman e-ktp. Foto:Istimewa

Lampung Centre – Penggunaan APBN dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 Rp 6.772.672.000 dan Tahun Anggaran 2016 Rp 5.162.662.000 untuk pengembangan sistem adminitrasi kependudukan (SAK) terpadu di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Lampung patut dipertanyakan pertanggungjawabannya.

Panitia Kerja (Panja) DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi 2015 menemukan sistem data kependudukan belum tertib adminitrasi, sehingga data antarlembaga ada perbedaan data kependudukan yang cukup signifikan. “Hal ini bersifat krusial yang penanganannya harus cepat,” kata Ketua Panja DPRD Lampung Tony Eka Chandra, Rabu (18/5).

Menurut panja, persoalan ini hendaknya menjadi perhatian Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Lampung. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, koordinasi pendataan dan pengelolaan adminitrasi  kependudukan merupakan kewajiban pemerintah provinsi.

Di tempat berbeda, Koordinator Serikat Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Lampung, Agus Marlianto mengatakan, seharusnya Panja DPRD Lampung bukan hanya mengkritisi perbedaan data antarlembaga terkait data kependudukan. Panja, kata dia, juga harus mengawasi dan mempertanyakan penerapan alokasi ABPN TA 2015 dan 2016 untuk pengadaan barang dan jasa pengembangan sistem adminitrasi kependudukan (SAK) terpadu.

Menurut Agus, Biro Tapum sengaja membuat kebijakan menggelar lelang sederhana pengadaan barang perangkat sistem SAK terpadu yang ditenggarai agar lebih mudah mengondisikan perusahaan tertentu sebagai pemenang lelang.

Kata Agus, masyarakat tidak dapat memantau proses lelang secara sederhana, karena seluruh tahapannya tidak dipublikasikan di lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Pemprov Lampung. Agus mengimbau Panja DPRD Lampung agar memanggil pejabat Biro Tapum yang bertanggungjawab guna mempertanyakan kegiatan tersebut. “Informasi yang kami terima pemenang lelangnya sudah terkondisikan. Ini yang harus diungkap Panja, sebab kalau info ini benar dugaannya ada fee yang bermain,” ujarnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung, Intizam tidak sependapat semua hasil evaluasi Panja DPRD Lampung. Intizam juga membantah pemenang lelang pengadaan barang SK terpadu sudah terkondisikan. Menurut Intizam, semua proses tendernya diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dan dilelang terbuka di LPSE. “Kami tidak berani macam-macam. Semua sesuai aturan. Soal fee proyek sudah saya tanyakan ke bidangnya tidak ada itu. Itu bukan fee hanya sebatas ucapan terima kasih dari perusahaan, masak orang mau ngasih ga boleh,” ujar Intizam.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Tapum Sekretariat Provinsi Lampung, Gunawan mengatakan, pengadaan barang SAK terpadu adalah alat pencetakan KTP elektronik untuk kabupaten/kota. “Barang tersebut berupa, tinta, printer dan lainnya. Semua didistribusikan ke kabupaten/kota,” jelas Gunawan.

Gunawan menyatakan, tidak semua perusahaan memiliki alat-alat tersebut sesuai spesifikasi yang ditentukan. Jadi, kata dia, peserta yang mengikuti lelang terbatas. “Pemenang lelang tidak bisa dikondisikan karena bukan kami yang menentukan. Bukan karena ada fee mereka menang. Perusahaan ngasih sekedar ucapan terima kasih. Itu juga setelah pekerjaan selesai, hasilnya juga harus bagus,” tandas Gunawan. (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar