Soal Pemalsuan Tandatangan Dewan, Resmen Kadapi Lontarkan Teori Hukum Progresif

Minggu, 14 Oktober 2018
Resmen Kadapi, S.H, M.H. (Foto: dok)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sualaiman dalam surat undangan rapat dengar pendapat (hearing) nomor 055/770/III.01/2018 yang dilayangkan komisi I kepada Tim Panitia Seleksi (Tim Pansel) Sekdaprov Lampung terus menjadi materi perbincangan.

Dan kali ini, perbincangan kembali di What’sApp Grup “Ini Lampung”, Minggu (14/10). Dalam perbincangan itu, Mahasiswa¬† S3 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Resmen Kadapi, S.H, M.H. turut memberikan pandangan.

Salah satu Advokat dari Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi ini menjelaskan, secara politik hukum ada beberapa hal yang semestinya dilihat oleh penegak hukum dalam menyikapi masalah dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung, Sulaiman Sulaiman.

Jika merujuk pada teori Hukum Progresif dari Tokoh Hukum Senior, Prof. Sacipto Raharjo, Resmen menjelaskan, ada beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai pelapor agar kasus ini bisa diproses pihak berwajib.

Pertama, yang dapat melaporkan pemalsuan tanda tangan ke pihak berwajib selain pimpinan dewan yang tanda tangannya dipalsukan, pimpinan dewan lainnya pun dapat melaporkannya, karena surat itu sudah menyangkut kelembagaan.

Selain pimpinan dewan, yang juga dapat melaporkan ialah anggota dewan lain yang duduk di komisi satu (DPRD Lampung), karena menyangkut sub institusi dari lembaga dewan yang dirugikan.

“Selain pimpinan dewan dan sesama anggota di komisi I, yang juga dapat melaporkan adalah publik yang diwakili oleh kader partai yang memegang kartu anggota partai dari pimpinan dewan yang tanda tangannya dipalsukan,” terang Resmen. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar