Soal Pemalsuan Tandatangan, Marwah Dewan Di Tangan Unsur Pimpinan

Kamis, 01 November 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Menindaklanjuti rekomendasi Badan Kehormatan (BK), Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal akan menggelar rapat unsur pimpinan untuk menentukan putusan polemik pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman dalam surat undangan rapat dengar pendapat (hearing) komisi I dengan Tim Pansel Sekdaprov, pada 9 Oktober 2018 lalu.

Selain menggelar rapat internal, unsur pimpinan juga kemungkinan akan memanggil beberapa pihak yang terlibat, termasuk Badan Kehormatan, untuk dimintai keterangan langsung yang nantinya turut dijadikan pertimbangan sebagai dasar pimpinan untuk mengambil keputusan.

“Termasuk BK juga nanti akan kita panggil, karena BK adalah alat khusus yang dalam mengeluarkan rekomendasi menggunakan kajian, jadi pimpinan ini tidak perlu melakukan kajian ulang secara mendalam,” kata Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Rabu (31/10).

Setelah BK menyerahkan rekomendasi kepada Ketua DPRD Lampung, artinya nasib marwah lembaga legislatif tingkat I itu kini berada di tangan unsur pimpinan dewan. Dedi Afrizal menjelaskan, bisa saja hasil keputusan pemalsuan tandatangan itu berbeda dengan opsi yang tertuang dalam rekomendasi dari BK.

Untuk itu, politisi PDI-P itu meminta kepada para pimpinan dewan untuk besama-sama mengambil keputusan sehingga kasus pemalsuan tandatangan di lembaga legislatif ini tidak terus menjadi perdebatan publik. (Fg/net/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar