Soal Rolling, M.Ridho Klaim Menang di PTUN

Kamis, 21 April 2016
Gambar Ilustrasi. Foto:Ist

Lampung Centre – M.Ridho dan Partners selaku kuasa hukum para pejabat yang terkena rolling pejabat (Pj) Bupati/Walikota mengaku menang menggugat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandarlampung melalui surat nomor 01/G/2016/PTUN-BL.

Sehingga dengan begitu para pejabat yang dirolling  Pj Bupati/Walikota dinyatakan sah menduduki jabatannya, dan meminta agar mencabut kembali surat keputusan Ketua KASN nomor: B-1281/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015 yang dilayangkan untuk para Pj Bupati/Walikota.

“Alhamdullilah, kami berhasil memenangkan gugatan KASN di PTUN Bandarlampung. Artinya para pejabat yang dirolling Pj Bubati/Walikota dinyatakan sah menduduki jabatannya sekarang,” kata M.Ridho pada konfersi pers di Rumah Makan Garuda, Bandarlampung, Kamis (21/4).

M.Ridho menjelaskan, kelima penggugat KASN yakni Ellya Lusiana PNS Pemkot Metro, Sarimun Nandar PNS Pemkab Lamsel, I Kadek Sumarta PNS Pemkot Bandarlampung, Akhmad Odany PNS Pemkab Way Kanan, H.Rosdi PNS Pemkab Lamtim. Dikatakannya, gugatan kelima PNS  terhadap rekomendasi KASN dikabulkan seluruhnya oleh PTUN.

Dikatakan M.Ridho dalam proses gugatan pihaknya menggunakan dasar hukum yang baru, yakni Undang-Undang 30 Tahun 2014. “Apabila keputusan KASN itu dijalankan oleh bupati/walikota, maka akan berakibat hukum terhadap klien kami yang hari ini menjabat setelah diangkat oleh Pj bupati/walikota,” tambahnya.

Dari lima PNS yang melakukan gugatan, salah satunya sudah dijalankan Bupati Lampung Selatan. Namun sikap tersebut dianggap terburu-buru, lantaran proses gugatan rekomendasi KASN pada saat itu tengah berlangsung. “Ternyata salah satu klien kami yaitu Sarimun Nandar yang saat itu dilantik menjadi Kepala Dinas PU oleh Pj sudah diganti Bupati Lampung Selatan karena mengikuti rekomendasi KASN,” kata jelasnya.

Ia menguraikan, dalam sidang gugatan tersebut dipimpin Ketua Majelis Eka Putrianti, serta dua orang anggota Santi Oktavia dan Daily Yusmini. Dengan adanya putusan ini, sambungnya, maka rekomendasi KASN tersebut tidak perlu lagi dijalankan oleh para bupati/walikota terpilih. “Jadi pejabat yang sudah dilantik oleh Pj bupati/walikota, dengan adanya putusan ini dinyatakan sah oleh pengadilan, dan pengadilan sudah meminta kepada KASN untuk mencabut surat rekomendasi itu,” terang M. Ridho.

Disinggung mengenai bagaimana dengan Bupati Lampung Selatan yang sudah menjalankan rekomendasi KASN tersebut? Ridho mengaku pihaknya akan mempersoalkannya dan dalam waktu dekat akan mengirim surat supaya dikembalikan lagi seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Pj bupati. “Untuk empat bupati/walikota yang sudah menunggu putusan pengadilan, kami sampaikan apresiasi,” kata dia.

Mengenai kapan waktu surat yang akan di kirimkan ke Bupati Lampung Selatan, Ridho mengaku masih menunggu keluarnya putusan resmi dari PTUN. “Ketika tidak ditindaklanjuti oleh bupati, maka kami sebagai kuasa hukum akan melihat secara yuridis dan bicara dengan klien. Apakah nanti akan menggugat atau tidak, belum dapat kita putuskan, karena kita berjalan berdasarkan kuasa,” tutupnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar