Tahun 2019, Lelang Proyek Pemprov Lampung Dikendalikan UKPBJ

Senin, 26 November 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) — Guna meminimalisir tindak kejahatan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, Pemprov Lampung mulai menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, peraturan terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu amanah yang tertuang dalam perubahan ke lima Perpres 54 tahun 2010 itu ialah dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Pemprov Lampung mewujudkan UKPBJ dengan melebur Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga di 2019, teknis pengadaan berada dalam satu wadah yakni UKPBJ.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, mengatakan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa pemerintah didorong untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan.

“Perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar tersebut juga membawa perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan,” kata Hamartoni Ahadis, pada entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11).

Pembentukan UKPBJ juga dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi kementerian, lembaga, dan lembaga pemda (procurement center of excellent).

Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap aturan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa. Cirinya, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan. Tujuannya yakni membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Adapun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan (se-koper).

“Salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga katalog elektronik. Metode baru pada SPSE juga diperkenalkan antara lain metode repeat order dan e-reverse auction, sebagai bentuk adaptasi terhadap praktek bisnis internasional,” kata Hamartoni.

Pemprov berharap sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.

Menurut mentor LKPP Pusat, Maryono, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke UKPBJ di Lampung sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018.

“Dulu fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang memiliki beberapa fungsi tambahan yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan dan konsultasi ketika menjadi UKBJ,” jelas Maryono

Untuk menjadi UKPBJ yang baik, terdapat beberapa aspek yang harus di tingkatkan. Mulai sistem kelembagaan, SDM, dan manajemennya. “Jika UKPBJ di pusat daerah baik kinerjanya, dapat dijadikan contoh atau panutan bagi UKPBJ di kabupaten/kota,” kata Maryono.

Maryono juga mengapresiasi kinerja UKPBJ Provinsi Lampung yang kini berkembang sangat baik. Bahkan jadi percontohan daerah lain. Untuk lebih meningkatkan peran unit tersebut, LKPP mengadakan workshop mengenai tata kelola UKPBJ yang baik.

“Setelah berkoordinasi dengan Pemprov kami juga akan mengadakan pelatihan teknis mengenai manajemen dan penyusunan rencana kerja bagi para unit pengadaan yang dilakukan selama dua hari (26-27/11) di kantor Badan Pengadaan,” jelas Maryono. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar