Tender Paket, PU Pesawaran Halalkan Segala Cara

Rabu, 23 Desember 2015

Pesawaran, LC – Proses tender di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesawaran hampir secara keseluruhan tidak mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54/2010 berserta perubahannya. Akan tetapi, pejabat di instansi tetap melanjutkan proses lelang sampai penandatanganan kontrak bahan pengerjaan.

Beberapa paket milik Dinas PU Pesawaran tahun anggaran 2015 yang diduga tidak mengacu pada perpres antara lain Perluasan Jaringan Air Bersih IKK Padang Cermin dan SR, dengan pagu Rp950 juta, yang dimenangkan CV.Rajawali, Perluasan Jaringan Air Bersih IKK Gedong Tataan dan SR, pagu Rp550 juta, yang dimenangkan CV.Mengggala Indah, Perpipaan Air Bersih Desa Mulya Sari Kec.Padang Cermin, pagu Rp777,7 juta, dan Pembangunan Sumur Bor Dsn.Batu Payung Desa Pagar Jaya Kec.Punduh Pedada, pagu Rp300 juta, yang dimenangkan CV.Santi dan Co, Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Induk Desa Suka Jaya Pedada Kec.Punduh Pedada, pagu Rp750 juta, pemenang CV.Prima Karya, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sriwedari Kec.Tegineneng, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bintang Akbar, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kekatang Kec.Marga Punduh, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bina Cipta, dan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kunyinan Kec.Marga Punduh, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bina Anugrah Jaya.

Wakil Ketua Serikat Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (Serempak) Riki Erta menjelaskan, pada tender kegiatan tersebut hanya satu perusahaan yang mencantumkan dokumen penawaran. Hal itu diduga telah menyalahi aturan mengingat pada Pasal 83 Perpres 70/2012 perubahan kedua Perpres 54/2010, proses tender tidak dapat dilanjutkan jika perusahaan yang mencantumkan dokumen penawaran kurang dari tiga perusahaan. “Jika kita lihat dari Perpres 70/2012 ada dugaan pelanggaran pada proses tender milik Dinas PU Pesawaran,” tegas Riki Erta, kemarin (22/12).

Dirinya menduga, sebelum memasuki tahapan lelang telah terjadi kongkalikong antara rekanan dengan oknum terkait pembagian ‘kue’ dalam bentuk program pembangunan milik Dinas PU Pesawaran. Sehingga, Dinas PU Pesawaran tampak tidak berdaya menggagalkan proses tender meski dalam Perpres 54/2010 berserta perubahanya dijelaskan segala bentuk pengadaan barang dan jasa proses tendernya harus dibatalkan jika tidak mengacu pada peraturan tersebut. “Indikasi pelanggarannya sudah jelas. Untuk masalah itu biar aparat penegak hukum yang membuktikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Pesawaran Makmun tidak berani memberikan keterangan secara gamblang terkait adanya dugaan pelanggaran pada proses tender diinstansinya tersebut. Terkait dugaan tersebut, lanjutnya, bisa tanyakan langsung kepada kepala dinas selaku penguna anggaran (PA) dan kepala bidang terkait selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan. “Saya sebagai sekretaris hanya mengurusi surat-menyurat saja, untuk masalah itu coba tanyakan langsung dengan kepala dinas atau kepala bidang terkait,” imbuhnya. (Septa Herian Palga/LC).

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar