Terhendus Pelanggaran UU Pada Rekrutmen Pendamping Desa

Selasa, 12 April 2016
Gambar Ilustrasi. Sumber: Ist

Lampung Centre – Jaringan Komunikasi Wilayah Pendamping Pekon (Jokowi PP) dan Aliansi Pemuda Pendamping Desa (APPD) mendesak Gubernur Lampung dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampung bersikap profesional dalam menjalankan proses Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Kordinator Aksi Ariyadi Ahmad Jokowi-PP melihat pada proses rekrutmen P3MD, Gubernur Lampung disebut telah melanyangkan surat  nomor 800/0621/II.09/2016 tertanggal 27 Februari 2016 meminta agar Dirjen PPMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Kemendestrans) untuk memprioritaskan mantan PNPM di Lampung .

“Sikap Gubernur tersebut selain melawan UU, jelas diskriminatif sehingga melukai hati seluruh masyarakat Lampung, yang memiliki hak yang sama untuk dapat mengikuti seleksi terbuka sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa,” kata Ariyadi dalam orasinya di depan kantor BPMPD Lampung, Selasa (12/4).

Tidak hanya itu, Ariyadi juga mengatakan BPMPD melakukan hal yang sama. Bahkan, surat dalam surat tertanggal 6 April 2016 dengan nomor 411/280UPM/II.09/2016 bernada proaktif, karena berisi seakan telah terjadi kerusuhan antara pendamping desa hasil rekrutmen 2015 dengan mantan PNPM Lampung.

“Sikap tersebut tentu bukan sikap yang konstruktif dan tidak sejalan dengan Nawacita Jokowi. Kami menduga, ada oknum yang mengambil keuntungan dengan membenturkan Gubernur Lampung maupun BPMPD dengan UU,” ujarnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar