Ternyata Bansos Pengembangan Tebu di Disbun Lampung Langgar Permentan

Jumat, 15 April 2016
Ilustrasi bansos. Gambar;ISt

Lampung Centre – Karut-marut pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman tebu tahun anggaran 2015 di Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Lampung kian terbuka.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mengabaikan dasar hukum pelaksanaan bansos pengembangan tebu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Dalam Permentan diatur bantuan dana bongkar ratoon  Rp13.163.00/hektar, bantuan perluasan tebu Rp 18.200.000/hektar dan bantuan rawat ratoon Rp 8.725.000/hektar. Satu kepala keluarga (KK) maksimal menerima bantuan seluas empat (4) hektar.

Tidak mengacu pada Permentan tersebut,  Disbun Lampung menetapkan lebih kecil jumlah  dana bantuan untuk perhektarnya yaitu, bantuan perluasan tebu hanya Rp16.40.000/hektar, bantuan bongkar ratton Rp 12.320.000, dan bantuan rawat ratoon Rp6.020.000.

Disbun Lampung beralasan saat menetapkan besaran dana bagi penerima bansos, berpedoman pada daftar isian pengguna anggaran (DIPA) kegiatan tersebut. “Kami berpedoman ke DIPA. Kami menyesuaikan dengan anggarannya,” ujar pelaksana bansos 2015 dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuli Yusnanto, Jumat (15/4).

Yuli Yusnanto juga mengaku tidak mengetahui rumor adanya pemotongan enam (6) persen dari petani tebu penerima bansos di Kabupaten Waykanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. “Saya ga tau soal itu,” kata dia.

Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Lampung Dedi Hermawan menilai, jika dilihat dari kacamata hukum ada pelanggaran hukum pelaksanaan bansos pengembangan tanaman tebu yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dedi mengatakan, Permentan Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar hukum yang harus ditaati Disbun Provinsi Lampung dalam melaksanakan progam dari Kementerian Pertanian.

Menurut Dedi, aparat penegak hukum agar menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan auditor pemerintah maupun non pemerintah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan anggaran bansos tersebut. “Makanya perlu diaudit untuk mengetahui apakah penggunaan anggarannya sudah sesuai aturan? Kalau tidak sesuai, aparat penegak hukum harus mendalami penyimpangan dana bonsos tersebut. Apalagi pengunaannya sudah tutup anggaran,” ujarnya. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar