Terungkap!!! Ada Lima Kios Istimewa, Itukah Jatah Milik DPRD Balam?

Kamis, 25 Januari 2018
Para pedagang pasar perumnas Way Halim berfoto di gedung kantor DPRD Bandar Lampung, Kamis (25/1). (Foto: ist)

Lampung Centre – Dugaan kongkalikong proyek APBN 2017 antara pengelola pasar perumnas Way Halim, pemerintah daerah dan DPRD dianggap sebagai kejahatan tidak berprikemanusiaan. Sebab, sampai hari ini puluhan para pedagang itu kini mengaku kebingungan menyabung hidup lantaran tidak mendapatkan kios untuk berdagang di pasar tersebut.

Keluhan tersebut diutarakan belasan pedagang ketika menyambangi kantor DPRD Bandar Lampung, Kamis (25/1). Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat, bertujuan untuk menuntut keadilan akan nasib mereka yang semakin tidak jelas paska pasar perumnas dilakukan perbaikan pada akhir 2017 lalu.

Namun sayang, upaya pengaduan langsung yang hendak mereka lakukan tidak menemukan titik terang. Lantaran, seluruh anggota DPRD setempat tengah melakukan perjalanan Bimbingan Teknis (Bimtek). Dan mereka dijadwalkan kembali pada Senin (29/1) mendatang.

Karena tidak berkesempatan mengadu kepada para wakil rakyat, belasan pedagang menemui awak media untuk mengadukan persoalan yang mereka alami paska pasar tempat mereka menyambung hidup mendapat guyuran dana dari pemerintahan presiden Joko Widodo.

Kepada awak media, belasan pedagang mengaku tidak ingin ikut campur terkait adanya permainan yang dilakukan oknum pengelola pasar, pejabat pemerintah dan anggota DPRD Bandar Lampung. Yang mereka inginkan, hanya kebijaksanaan dari pemerintah agar mereka bisa kembali berdagang di pasar perumnas Way Halim seperti ketika belum diperbaiki dengan anggaran Rp9 miliyar lebih.

Disela-sela wawancara kepada awak media, meski para pedagang tidak menyebeut langsung nama-nama anggota DPRD yang disebut menerima jatah dari proyek pembangunan pasar tersebut, namun para pedagang mengatakan dari 230 kios yang baru dibangun ada lima kios berukuran istimewa yakni berkururan 4 x 4 meter, sementara yang lain berukuran 1,85 x 3 meter.

“Saya tidak peduli apakah itu ada permainan atau tidak antara pemerintah dan DPRD, yang kami inginkan kepada pemerintah hanya kembalikan kios agar kami bisa kembali jualan. Tapi memang ada sekitar lima kios yang ukurannya berbeda dibandingkan yang lain,” kata Dedi salah satu yang dibenarkan juga oleh belasan pedagang pasar Way Halim di gedung DPRD Bandar Lampung.

Belasan pedagang mengatakan, sebelum ke gedung DPRD mereka terlebih dulu ke kantor pemerintah kota dan rumah pribadi Walikota Bandar Lampung untuk bertemu langsung kepada kepala daerahnya. Akan tetapi sama seperti ketika berkunjung ke DPRD, mereka tidak juga menjumpai walikota dikedua tempat tersebut lantaran dengan alasan dari para penjaga, Herman HN tidak berada ditempat.

Sementara itu, ketika ditanyakan terkait jatah kios untuk oknum legislator, sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung Sahriwansah juga tidak secara langsung membenarkan isu tersebut. Hanya saja, dirinya sempat melontarkan kalimat “Istri Anggota Dewan”.

’’Tidak ada jatah. Murni untuk pedagang. Nggak tahu kalau ada istri anggota dewan yang selama ini jadi pedagang. Itu silahkan saja, dan itu tidak bisa dikritik,” kata Sahriwansah, dihadapan awak media, kemarin (24/1).

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Poltak Aritonang meminta agar pihak berwajib untuk menelusuri siapa saja oknum petinggi pemerintah dan lima oknum anggota DPRD yang disebut-sebut menerima kios dan ikut bermain dalam penempatan para pedagang baru. Sebab, jika benar ada oknum yang bermain, artinya oknum tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kita sangat setuju aparat penegak hukum mau menyelidiki siapa-siapa saja yang bermain sehingga menimbulkan kericuhan pedagang. Jika benar ada yang bermain, itu jelas pelanggaran. Menginggat pasar itu dibangun menggunakan APBN 2017, jadi jika ada yang mendapatkan keuntungan dari proyek itu baik mendapatkan kios ataupun uang dari hasil jual-beli harus mempertanggungjawabkannya sesuai undang-undang yang berlaku,” tuntasnya.

Untuk diketahui, pada 2017 lalu pemerintah pusat mengguyur dana segar yang dialokasikan untuk pembangunan kontruksi fisik pasar perumnas Way Halim yang dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada dengan pagu Rp9.122.250.000 dengan tanggal kontrak 31 Agustus 2017 dan berakhir 28 Desember 2017. Sebelum dibangun kios pasar perumnas Way Halim sebanyak 180, namun setelah direnovasi bertambah menjadi 230 kios. Meski terjadi penambahan sebanyak 50 kios, sekitar 40 pedagang lama tidak mendapatkan kiosnya kembali. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar