Tim Apresial JTTS Dinilai Tidak Manusiawi

Kamis, 18 Februari 2016
Ilustrasi Logo Pospera

Bandarlampung, LC – Puluhan masyarakat perwakilan kampung Bandar Jaya Timur, Indra Putra Subing, Karang Endah, bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) didampingi Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah dan Wakil Ketua I DPRD Lapung Tengah J. Natalis Sinaga menyambangi gedung DPRD Provinsi Lampung, Kamis (18/2).

Dedatangan mereka ke gedung DPRD Lampung guna meminta mediasi seputar keputusan tim apresial pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang memvonis harga tidak manusiawi. Tim apresial menghargai lahan mereka Rp35 ribu/meter.

Yose Rizal selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Timur mengaku sangat mendukung program pemerintah membangun JTTS. Apalagi tujuan mulia pemeritah pusat membangun JTTS adalah meningkatkan perekonomian masyarat. Namun dirinya sangat menyayangkan kinerja tim apresial pada pada proses pembebasan lahan tidak terlebih dahulu melakukan sosialisasi.

“Kalau dari proses sosialisasi sampai sekarang memang sudah lama, namun sampai saat ini belum menemukan harga yang sesuai. Untuk itu kami meminta DPRD untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Umumnya kami sangat mendukung pembangunan JTTS, apalagi untuk meningkatkan perekonomian,” kata dia.

Ditambahkanya, pada 13 oktober 2015 lalu tim apresial berjanji akan meninjau kembali harga jual tanah. Namun sayang sampai saat ini tidak ada kejelasan. “Sementara waktu terus berjalan dan kami tidak jelas. lahan tersebut sebagian besar merupakan pertanian. Waktu terus berjalan, sementara kehidupan belum jelas,” jelsanya.

Perwakilan warga Bandar Jaya Timur lainnya, Asnawi, memohon dengan sangat kepada DPRD Lampung untuk menyelesaikan masalah ini. Kerena menurutnya harga yang ditetapkan tim apresial tidak wajar. Bandar jaya kampung dan indra putra kampung dihargai Rp150 ribu permeter. Sementara lahan miliknya yang berada dikelurahan dan dekat dengan pusat kota hanya dihargai Rp35 ribu permeter. “Jangan sampai kita menjual tanah itu, justru tinggal dikolong jembatan karena tidak mampu membeli tanah sebelehnya,” keluh Asnawi.

Sementara itu, warga Indra Putra Subing, Galih Handoko menjelaskan, pada 12 oktober 2015 lalu warga dikumpulkan dan diberikan amplop, dalam amplop diberitahukan harga tanahnya Rp55 ribu permeter. Dirinya juga menjelaskan banyak sekali ukuran tanah milik masyarakat yang salah. “Ada yang kurang 60 meter ada yang 15 meter. Sementara itu kampung terbanggi besar yang jauh dari perekonomian Rp225 ribu permeter,” terang Galih.

Senada dengan yang lain, warga kelurahan Karang Endah, Martinus Tarman, juga mengeluhkan kinerja tim apresial dalam melakukan pembebasan lahan. Dirinya mengatakan, dulu tim apresial berjanji ganti rugi tanam tumbuh tidak akan ditinggalkan, sementara kenyataan banyak yang ditinggalkan alias tidak sesuai dengan yang diajukan.

“Kami juga memita masalah ini bisa disesuaikan. Tanam tumbuh yang tertinggal dan harga tanam tumbuh juga tidak layak. Meminta bantuannya supaya tim apresial diturunkan kembali untuk cek ulang dan negosiasi kembali. Seperti siluman kapan mereka (tim apresial) datang dan mengukur ulung. Aneh jika harga tanah di Bandar jaya rendah sementara di Terbanggi Besar tinggi. Ada yang Rp55 ribu sementara sebelahnya dihargai Rp135 ribu,” terang Endah Martinus.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah Natalis J Sinaga memaparkan bila kelurahan Bandar Jaya Timur lokasinya tepat di belakang pusat perbelanjaan Plaza Bandar Jaya, sementara kelurahan Indra Putra Subing dan Karang Endah tepat bersebelahan dengan kelurahan Bandar Jaya Timur. Intinya ketiga daerah tersebut berada mengelilingi Plaza Bandar Jaya, namun harganya yang ditentukan tim apresial justru sangat jauh dengan yang berada dipinggiran. “Daerah lain banyak masyarakat yang kaya mendadak karena gantiruginya diatas Rp135 ribu hingga Rp200 ribu permeter, padahal jauh dari pusat kota,” ujar sang politisi PDIP.

Dirinya menjelaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak ada masa sanggah dan tim apresial tetap menantang masyarakat yang meraa keberatan untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Dan dan parahnya tim apresial tidak pernah diajak masyarakat untuk bersosialisasi.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah Sumarsono juga sangat menyesalkan sikap tim apresial karena tidak memperdulian upaya jalan tengah yang ditempuh masyarakat. Sebab pada saat itu panitia pengadan menjelaskan kepadanya bila nilai ganti rugi hanya bisa dipatahkan dengan keputusan pengadian. “Padahal sesuai butir yang tertuang dalam undang-undang no.2 tahun 2012 tentang tanah dan perpres no.17 tahun 2014, nilai yang dilakukan tim apresial merupakan dasar acuan panitia pembebasan lahan. Namun tetap saja pada saat itu ketua tim apresial dari BPN menatang masyarakat untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Sementara masyarakat di daerah pinggiran takut untuk ke pengadilan,” terang Sumarsono.

Sumarsono juga menyayangkan oknum patitia yang berupaya menakut-nakuti masyarakat melalui surat tertulis dari kelurahan dan kecamatan. Dalam surat itu disebutkan jika tidak melakukan gugatan ke pengadilan, uang pembebasan lahan akan dititipkan di pengadilan. “Intinya rakyat disuruh mengikuti aturan yang ada, sementara panitia tidak menaati aturan. Jangan sampai masyarakat dimiskinkan oleh pembangunan pemerintah,” keluh dia.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengaku memantau dari media massa terkait pergerakan DPRD Lamteng dalam menyelesaikan masalah tersebut namun belum menemukan titik terang. Untuk itu DPRD Lampung akan berusaha melakukan memediasi antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Lampung. “Saya miris karena ada masyarakat yang tertawa dan menangis karena permasalahan ini, kami berharap masalah ini cepat selesai,” kata Dedi Afrizal.

Dedi mengaku sangat menyesalkan bila mega proyek milik pemerintah pusat yang seharusnya menuai manfat bagi masyarakat ini justru dirugikan karena kinerja tim apresial. “Saya memohon doa agar perjuangan DRPRD Lampung lebih kuat lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya keinginan masyarakat dan keinginan presiden sudah satu arah, namun mungkin hanya caranya yang salah,” kata sesal Dedis.

Sekretaris DPD Pospera Lampung Munir Che Anam mengatakan pada saat pengukuran panitia JTTS mengatakan semua tanah dan bangunan telah dihitung sesuai juklak-juknis dan standarisasi . Namun sayangnya kondisi yang terjadi tidak sesuai. Ia menilai telah terjadi kesalahan metode ilmiah yang dilakuakan tim apresial. Sehingga tim apresial hanya bisa menjawab silahkan masyarakat menggugat ke pengadilan. Selain itu ia juga menduga tim apresial tidak dilakukan ferivikasi ulang. “Kami berharap DRRD Lampung bisa menyelesaikan masalah ini sehingga tidak sampai ke tingkat lebih tinggi,” singkatnya.

Anggota DPD Pospera Lampung Muhamad Muron melihat tim apresial tidak mengacu Pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2014, bahwa penyelesaian lahan harus didasari dengan musyawarah dan keadilan.

“Tim apresial seperti lempar batu sembunyi tangan karena pada prosesnya banyak peraturan yang dilanggar, namun mereka berlindung dibawah payung hukum. Sementara mayarakat mayoritas takut dengan hukum. Apalagi banyak perkara yang masuk pengadilan dinilai tajam dibawah dan tumpul diatas,” ujarnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar