Tokoh Lampung Bahas Agenda Perubahan

Minggu, 28 Februari 2016
Ilustrasi Lampung Sai. Foto:IST

LampungCentre – Kata kunci untuk mencapai kemajuan suatu daerah adalah perubahan. Tanpa adanya perubahan maka upaya yang ditempuh untuk membangun suatu daerah akan membuahkan hasil yang kurang optimal. “Dasar pemikiran itu menjadikan semangat para tokoh Lampung yang berkiprah di berbagai bidang, berkumpul untuk nyeruit bareng dan berbicara tentang bagaimana memajukan Lampung. Ini perlu diapresiasi, bagaimana melihat potensi daerah, mengingat selama 16 tahun lebih otonomi daerah berjalan ternyata belum mampu mengubah kondisi daerah secara optimal,” kata Ketua Panitia pertemuan akbar para tokoh dan masyarakat Lampung yang tergabung dalam organisasi Lampung Sai, Sutan Syahrir Oelangan di Pantai Ringgung Kabupaten Pesawaran, Minggu (28/2).
Sutan mengatakan, pada tingkat kabupaten/kota upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor telah dilakukan, sejak era reformasi dengan diberlakukan otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengurusi daerahnya masing-masing. Menurutnya, semangat reformasi sejak 1998 atau sejak lengser pemerintahan Orde Baru, diharapkan pemerintahan di daerah dapat berjalan efektif, berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sistem pemerintahan desentralisasi diperkuat landasan hukum yang mengatur otonomi pemerintahan daerah telah sejalan dengan tuntutan reformasi, melalui demokratisasi, supremasi hukum, dan menjunjung hak asasi manusia,” ujar Sutan yang juga didampingi Syamsul Rizal (mantan Direktur Bank Lampung), Irwan Nasution (Ketua DPD Lampung Sai), Indra Fayuda, Ardiansyah (Dirut Harian Radar Lampung), dan para tokoh penggagas pertemuan itu.
Sutan menambahkan, dalam dimensi lebih luas, diberlakukan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia sesungguhnya dapat dilihat sebagai langkah kebijakan untuk mengubah paradigma pendekatan dalam melaksanakan pembangunan, yaitu dari pendekatan yang dulunya top-down (dari atas ke bawah) menjadi paradigma pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) sesuai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.
Dengan demikian maka substansi dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengelola semua urusan rumah tangganya sendiri, kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, kehakiman, dan agama. “Implikasi atas dilaksanakan pengalihan kewenangan atau sharing or power tersebut, maka sangat memungkinkan suatu daerah mampu merumuskan program-program pembangunan melalui kebijakan yang lebih responsif dan aspiratif terhadap masyarakatnya sehingga fungsi dan peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” ujarnya. (Ist/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar